Pemerintah Punya 24.400 Aplikasi, Menteri Kominfo Sebut akan Dirampingkan Jadi 8 Aplikasi
Sesi leaders talk dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, yang dipandu Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan mengahadirkan pembicara Gubernu BI itu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto; Menko PMK Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate; dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Wempi Wetipo.
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate mengungkapkan saat ini di internal pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, menggunakan 24.400 aplikasi.
Menurutnya, jumlah aplikasi tersebut terlalu banyak dan sangat tidak efisien, karena masing-masing aplikasi bekerja sendiri-sendiri.
“Bahkan di setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya. Sangat tidak efisein. Sehingga kita harus menata ulang, menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak hanya cukup 8 aplikasi yang terintegrasi yang memudahkan komunikasi,” ujar Johnny dalam sesi Leaders Talk pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Senin (11/7).
Johnny mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menutup (shutdown) sebagian besar aplikasi yang digunakan pemerintah tersebut.
“Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kominfo. Dari 24.400 kita pelan-pelan mulai melakukan shutdown/tutup dan pindahkan pelan-pelan. Saya meyakini efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini, puluhan triliuan hematnya. Kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita,” ujarnya.
Selain Johnny, hadir dalam sesi Leaders Talk yang dipandu oleh Gubernu BI itu adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto; Menko PMK Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Wempi Wetipo.
Selain merampingkan jumlah aplikasi, pada kesempatan tersebut Johnny juga mengatakan untuk mendorong electronic government dan pengambilan kebijakan berbasis data (data driven policy), pemerintah juga akan membangun empat pusat data pemerintah berbasis cloud.
Saat ini pemerintah dalam rangka electronic government, menggunakan 2.700 pusat data dan server. “Namun, hanya 3% saja yang berbasis cloud, sisanya bekerja sendiri-sendiri, yang mengakibatkan sangat sulit interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi dari data driven policy di Indonesia,” ujar Johnny.
Empat pusat data berbasis cloud yang akan dibangun itu terletak Kawasan Deltamas Industrial Estate (Jabodetabek), Nongsa Digital Park (Batam), Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
“Pusat data yang pertama akan dibangun di dekat ibukota di Jakarta, mudah-mudahan bulan-bulan depan ini bisa kita lakukan groundbreaking sehingga bisa langsung digunakan tahun 2024 nanti,” ujarnya.
