Ramadhan 2022: Kementerian Agama Gelar Sidang Isbat pada 1 April
Narasuamber dalam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Persiapan Ibadah dan Pangan Jelang Ramadan" Senin (28/3/22)
Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat pada April 2022 untuk menentukan awal bulan suci ramadhan.
“Nanti dari sidang Isbat itu kita bisa tetapkan penandaan awal bulan Ramadan apakah jatuh pada tanggal 2 yaitu hari Sabtunya atau harus di-istiqmal hingga 3 hari, sehingga jatuh pada Ahad atau tanggal 3 April,” jelasDirektur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag Adib dalam acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (28/3).
Mengenai proses pemantauan 1 syawal 1443 Hijriah, Adib mengatakan bahwa tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kementerian, sudah menginstruksikan seluruh Kanwil untuk melaksanakan proses pengamatan hilal.
“Proses untuk penentuan awal bulan Ramadan 1443 H ini, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya kita dari Kementerian Agama sudah menginstruksikan kepada seluruh Kanwil untuk melaksanakan proses pengamatan terhadap hilal tanggal 1 April nanti,” ujarnya.
Adib mengungkapkan, Kementerian Agama telah menentukan sebanyak 101 titik untuk pengamatan hilal di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.
Nantinya, dari 101 titik itu, pihaknya akan mengkonfirmasi apakah salah satu di antaranya betul-betul bisa melihat hilal.
“Sehingga dari hasil pemantauan atau pengamatan terhadap hilal itu, akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam sidang isbat untuk menetapkan awal bulan ramadan yakni pada 2 April,” ungkapnya.
“Atau karena tidak ada yang melihat sama sekali, satupun dari antara tim yang ditugaskan, maka kemudian akan diputuskan bahwa awal ramadan akan jatuh pada hari sesudahnya yang dikenal dengan istilah Istiqmal yakni pada Ahad 3 April,” tambahnya.
Ramadan dan idul fitri 2022 ini merupakan tahun ketiga di tengah pandemi Covid-19. Namun, setelah adanya gelombang ketiga karena varian Omicron, tren jumlah kasus saat ini relatif berkurang.
“Pada saat ini memang kasus cenderung menurun terus. Bahkan kasus terkini yaitu kemarin (27/3), kasus aktif yang baru, itu hanya 3.000 kasus. Bahkan kematiannya juga 100 kemarin,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam acara yang sama.
Padahal sebelumnya, jelas Wiku, saat Covid-19 varian delta memasuki posisi puncak pada 16 Februari lalu, kasus harian tercatat mencapai 64.000 kasus, dengan jumlah kasus kematian mencapai 167 per hari. “Jadi ini kondisinya lagi membaik secara nasional di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Namun, Wiku mengimbau agar masyarakat jangan lengah dan tetap waspada agar kondisi ini tetap terkendali. “Kita tetap waspada dengan kondisi ini agar harus tetap terkendali,” sambungnya.
Lebih lanjut Prof Wiku mengatakan pemerintah meminta masyarakat yang berada di daerah padat penduduk dengan tingkat mobilitas yang tinggi agar selalu menjaga protokol kesehatan.
“Tentunya daerah yang padat penduduk dengan mobilitas yang tinggi, itu tentunya rentan terhadap penularan. Maka dari itu, perhatian pemerintah dan juga masyarakat pada daerah-daerah tersebut harus betul-betul menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sosial ekonominya,” ungkapnya.
Ketersediaan pangan juga menjadi sorotan pada ramadan dan idul fitri tahun ini. Pemerintah sudah membentuk Badan Pangan Nasional melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021 untuk menjamin ketersediaan pangan.
“Badan Pangan Nasional mengurusi sembilan bahan pokok antara lain beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai,” ujar Kepala Pusat Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Andriko Noto Susanto.
Badan Pangan Nasional juga melakukan monitoring terhadap kondisi ketersedian pasokan dan harga sembilan bahan pokok itu di berbagai wilayah di Indonesia.
Adriko menambahkan Badan Pangan Nasional juga intens bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Tujuannya untuk memonitor dan memastikan stabilisasi pasokan dan harga kesembilan bahan pokok tersebut.
“Jadi itu semua kita monitor, termasuk juga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten dari 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Kita bekerja sama untuk melakukan monitoring di setiap wilayah dengan stabilisasi dan pasokan harga itu,” bebernya.
