Realisasi PNBP dari Dividen BUMN Lampaui Target Perpres, Begini Saran dari Ekonom ISED
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Kementerian Keuangan menyebut realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) jenis kekayaan negara yang dipisahkan mencapai 100%. Target yang berdasarkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 itu tumbuh 100,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PNBP jenis kekayaan negara yang dipisahkan berasal dari setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp 81,5 triliun, terhitung per 12 Desember 2023. “Artinya BUMN terutama yang sehat telah mampu membayarkan dividen kepada negara,” kata Sri Mulyani di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah melakukan revisi yang cukup tinggi terhadap target PNBP jenis kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp 49,1 triliun pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Keputusan untuk merevisi hal tersebut setelah berdiskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai kinerja perusahaan BUMN.
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi pendapatan jenis kekayaan negara yang dipisahkan tersebut berasal dari dividen BUMN perbankan sebesar Rp 40,8 triliun, dan non-perbankan sebesar Rp 40,7 triliun. Secara keseluruhan PNBP jenis kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp 554,5 triliun.
Jumlah tersebut, ujar Sri Mulyani, telah melampaui target APBN 2023 yang ditetapkan sebesar Rp 441,4 triliun, dan target Perpres 75 Tahun 2023 sebesar Rp 515,8 triliun. “Kondisi harga komoditas di pasaran yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan turunnya lifting minyak bumi mampu dikerek dengan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan PNBP,” kata Sri Mulyani.
Menanggapi hal itu, ekonom Institute for Social Economics and Digital (ISED) Ryan Kiryanto berpendapat, BUMN dinilai mampu menunjukan kinerjanya di tengah situasi eksternal yang belum sepenuhnya pulih. Karena itu, pencapaian tersebut dapat diperkuat kembali, sehingga BUMN mampu memiliki profit yang baik dan memberikan dividen besar bagi APBN negara.
Di sisi lain, kata Ryan, upaya untuk mendorong BUMN yang sehat juga perlu dilakukan, karena semakin banyak BUMN sehat, maka pemberian dividen untuk negara akan lebih banyak lagi. “BUMN yang punya agent of development seperti KAI, Telkom, Garuda, Bulog, harus punya keberpihakan bagi masyarakat banyak. Itu karena, BUMN harus berada di sisi pemerintah,” kata Ryan.
