Soal Perpanjangan Kontrak Freeport Indonesia, Menteri Bahlil Ungkap Keinginan Pemerintah Indonesia

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pemerintah saat ini tengah membicarakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI). Secara kepemilikan saham, Pemerintah Indonesia telah memiliki saham sebanyak 51% di PTFI dan masa kontrak pengelolaan PTFI akan selesai pada tahun 2041.

“Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%,” ungkap Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan I-2023 pada Jumat (28/04/2023).

Menurutnya, yang menjadi pertimbangan dalam perpanjangan ini adalah kegiatan eksplorasi yang membutuhkan waktu 10-12 tahun sebelum akhirnya dapat diproduksi.

“Nah diproduksi dilakukan tahun 2020 itu, hasil eksplorasi pada tahun 90an. Jadi eksplorasi di Freeport itu butuh waktu 10-12 tahun baru bisa dilakukan produksi, beda dengan eksplorasi nikel atau batubara,” lanjutnya.

Saat ini, Pemerintah tengah menghitung perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan yang masih ada. Dengan demikian, dalam proses perpanjangan ini masih dalam negosiasi.

“Jadi kalau ke depan insyAallah dalam negosiasi ini sekarang, kalau kita bisa tambah lagi 10% itu sudah bisa menjadi 61%, dan kita lagi meminta kepada mereka untuk penambahan itu,” kata Bahlil.

Nanti kalau sudah selesai, menurut Bahlil, pihaknya akan umumkan. Ia juga menyampaikan pihaknya akan meminta PTFI untuk membangun smelter di Papua, dan tidak hanya smelter di Gresik.