Syarat Perpanjangan Kontrak untuk Freeport, Menteri BUMN Ajukan 3 Permintaan
Menteri BUMN, Erick Thohir/Dok. BUMN
Ada 3 permintaan dari Kementerian BUMN untuk Freeport Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya memiliki tiga permintaan sebelum pengajuan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia setelah tahun 2041.
Pertama, meminta kepada Freeport untuk penambahan putra daerah sebagai direktur. “Kita meminta kepada Freeport adanya penambahan putra daerah sebagai direktur, ini sudah puluhan tahun. Sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur,” kata Erick Thohir.
Menurut Erick, keinginan tersebut sudah tercapai ketika menjabat, namun kini Erick ingin meminta untuk menambah lagi putra daerah. Hal ini dilakukannya agar putra daerah Papua tidak merasa disisihkan karena memang banyak yang berpotensi.
“Yang kedua, kita punya kesepakatan dengan Freeport bahwa kita akan meneruskan hilirisasi di Indonesia. Tidak mengirim bahan baku ke luar negeri terus-menerus. Karena itu kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu,” jelas Erick.
Adaaun syarat yang ketiga adalah ketika kontraknya sudah selesai dan mau diperpanjang, maka harus ada penambahan saham.
“Mau diperpanjang, ya nambah saham dong. Nambah saham buat Negara, supaya kembali kalau nambah saham, kan pemasukan Negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” lanjutnya.
Erick menekankan bahwa penambahan direksi dilakukan terlebih dahulu, setelahnya baru dilakukan pengajuan perpanjangan.
“Iya, tapi penambahan direksi sekarang. Terus komitmen pembangunan smelter Gresik harus selesai, dan penambahan smelter sesuai dengan peningkatan produktivitas, jadi mesti begitu. Jadi kan ga bisa tahun depan, Gresiknya saja baru tahun depan,” kata Erick.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebanyak 10%. Adapun saat ini saham pemerintah di Freeport sebanyak 51% dan berharap bertambah menjadi 61%.
“Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan I-2023 pada Jumat (28/04/2023).
