Walhi Didemo Koalisi Pendukung Revitalisasi Tambak Pantura Jawa
Walhi didemo Koalisi Pemuda Anti Antek Asing (KOPAAAS) soal revitalisasi tambak di Pantura Jawa/Dok. Wisnu-Iconomics
Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Anti Antek Asing (KOPAAAS) mendesak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dibubarkan. Desakan itu muncul karena adanya penolakan program revitalisasi tambah di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Koordinator aksi KOPAAAS, Afrudin mengatakan pihaknya mempertanyakan sikap WALHI yang dinilai menolak sejumlah program pemerintah, termasuk program revitalisasi tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Menurut Afrudin, wilayah yang menjadi sasaran program tersebut antara lain Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, Jawa Barat. Ia menilai program revitalisasi tambak itu berkaitan dengan agenda ketahanan pangan nasional.
“Kami mempertanyakan keberadaan dan sikap WALHI yang selama ini terkesan menjadi pembela kerusakan lingkungan hidup, tetapi di sisi lain menolak program strategis nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” kata Afrudin dalam pernyataan sikap KOPAAAS dalam aksinya di kantor Walhi, Tegal Parang, Jakarta Selatan, Senin (28/09/2026).
Dalam aksi yang berlangsung 45 menit itu, KOPAAAS menyebut luas lahan tambak yang masuk dalam program revitalisasi tersebut mencapai 20.413,25 hektare. Afrudin mengatakan KOPAAAS berpandangan bahwa program revitalisasi tambak di Pantura dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain persoalan revitalisasi tambak, KOPAAAS juga menyoroti sumber pendanaan WALHI. Afrudin menyebut pihaknya mempertanyakan transparansi penerimaan dana yang menurut mereka diduga berasal dari lembaga donor atau filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation.
Dalam pernyataan sikapnya, KOPAAAS menyebut nilai dana yang diperkirakan mencapai US$3 juta. Angka itu pun diminta peserta aksi agar diaudit.
“Kami meminta adanya audit terhadap keuangan ataupun aset WALHI yang diperoleh dari pihak asing. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga,” ujar Afrudin.
KOPAAAS juga menuding WALHI membawa konsep asing dalam advokasi lingkungan dan memengaruhi masyarakat untuk menolak program strategis nasional. Tuduhan tersebut disampaikan KOPAAAS sebagai bagian dari alasan mereka mendesak adanya audit.
Atas sejumlah persoalan itu, KOPAAAS menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak WALHI dibubarkan. Kedua, meminta dilakukan audit keuangan maupun aset WALHI yang diperoleh dari pihak asing. Ketiga, KOPAAAS menyatakan dukungan terhadap program strategis nasional untuk ketahanan pangan di wilayah Pantura.
“Kami menyampaikan sikap ini karena melihat pentingnya program ketahanan pangan nasional dan perlunya transparansi terhadap sumber pendanaan organisasi yang terlibat dalam isu kebijakan publik,” kata Afrudin.
Hingga berita ini ditulis, WALHI pun belum memberikan tanggapan mengenai tuduhan mengenai pendanaan asing dan aktivitas WALHI. Rencananya, aksi akan dilanjutkan pada Selasa (29/09/2026) besok, lantaran peserta aksi tidak menemui Ketua WALHI maupun pengurus lainnya.
