AS Minta Pemimpin Negara-Negara Asean Aktif Kembalikan Demokrasi di Myanmar

Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta pemimpin negara-negara Asean memainkan peran yang lebih besar untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar selepas kudeta militer tahun lalu. Salah satu langkah yang dilakukan pemimpin Asean melarang junta militer Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi hingga 5 kesepakatan dilaksanakan dan kekerasan di negara mereka berhenti.

Seperti dilaporkan Reuters dan dikutip Channel News Asia, Kamis (12/5), Koordinator US Indo-Pacific Kurt Campbell ketika berbicara di US Institute of Peace mengatakan, Presiden Joe Biden akan mendorong dialog lebih intensif di Myanmar dalam pertemuan dengan pemimpin Asean di Washington pada Kamis dan Jumat (13/5) besok.

“Kami berharap dan mengharapkan Asean mengambil inisiatif konkret dalam hal bagaimana melibatkan (dialog) pemerintah (Myanmar) saat ini dan oposisi tentang masa depan (Myanmar),” kata Campbell.

Menurut Campbell, organisasi regional seperti Asean telah memulai inisiatif untuk menangani krisis Myanmar itu, antara lain menunjuk seorang utusan untuk membawa pesan kepada pemimpin junta militer di sana. Akan tetapi, usaha tersebut belum juga membuahkan hasil.

Karena itu, kata Campbell, AS akan terus berperan aktif dengan bekerja sama dengan berbagai mitra untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. “Tapi kami ingin Asean memainkan peran yang lebih intensif dalam dialog selanjutnya menangani krisis di Myanmar,” ujar Campbell.

Militer Myanmar mengkudeta pemerintahan sah negara itu pada Februari 2021, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Kudeta itu lantas memicu protes nasional, namun junta militer justru meresponsnya dengan kekerasan brutal. Karena itu, kekuatan rakyat pada akhirnya angkat senjata melawan junta militer.