Komisi VI Akan Bentuk Panja BUMN Bermasalah, Erick Thohir Pun Sepakat

Komisi VI DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) yang membahas perusahaan di bawah Kementerian BUMN yang bermasalah. Selain BUMN karya, panja tersebut juga akan membahas perusahaan bermasalah lainnya.

Ketua Komisi VI Faisol Riza mengatakan, pihaknya memberi perhatian terhadap persoalan kontraktor dan subkontraktor di beberapa BUMN sehingga dinilai perlu diselesaikan lewat sebuah panja. “Ini saja supaya kita juga sampaikan kemungkinan kita juga akan membentuk Panja BUMN yang bermasalah soal penagihan,” kata Faisol di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya sepakat dengan Komisi VI untuk membentuk panja yang mendalami persoalan tersebut. Pasalnya, Erick juga ingin para vendor yang menagih pembayaran kepada BUMN untuk ditelusuri lebih lanjut statusnya.

“Atau memang jangan sampai juga catatannya tidak bersih. Artinya surat menyuratnya tidak lengkap,” kata Erick.

Selanjutnya, kata Erick, pihaknya sudah membahas mengenai persoalan penagihan tersebut. Ke depannya, Kementerian BUMN akan membuat perencanaan baru mengenai mekanisme proyek yang dijalankan perusahaan milik negara.

“Salah satunya yang kita ikat itu baik mengenai tantiem, bonus, yang tidak bisa langsung dibayar dalam satu tahun. Bahkan kita minta cicil 3 tahun, kalau tidak salah,” ujar Erick.

Masih kata Erick, Kementerian BUMN berkomitmen menyelesaikan perusahaan milik negara yang bermasalah, sehingga tidak membebani perusahaan atau holding BUMN yang sehat. “Karena ini bagian daripada merapikan BUMN karya, supaya kita juga bertanggung jawab sesuai kesepakatan kita, pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan harus juga merata kepada seluruh bangsa kita,” ujar Erick.