Komisi XI DPR Setujui RKA OJK 2026 Senilai Rp 13,8 T, Berikut Ini Penjelasannya

Komisi XI DPR menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2026 senilai Rp 13,8 triliun. RKA OJK tahun 2026 berasal dari penerimaan OJK yang bersumber pada proyeksi penerimaan 2026 senilai Rp 8,4 triliun, dan proyeksi penerimaan saldo tahun 2025 Rp 5,3 triliun.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, proyeksi penerimaan 2026 akan dipungut dari registrasi senilai Rp 72,5 miliar, pungutan tahunan Rp 8,2 triliun, dan penerimaan lain-lain Rp 132,8  miliar. Apabila dilihat dari bidang pungutan, pungutan yang berasal dari sektor perbankan sebesar Rp 6,4 triliun; pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon Rp 991,3 miliar; perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun Rp 578,6 miliar; lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, LKM, dan LJK lainnya Rp 354,8 miliar; inovasi teknologi digital sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto Rp 1,4 miliar; penerimaan lainnya Rp 132,8 miliar.

Dalam rapat itu, kata Misbakhun, pihaknya telah menerima penjelasan OJK untuk mendapatkan pendanaan rupiah murni senilai Rp 1,8 triliun, untuk pengadaan aset yang akan disesuaikan dengan kemampuan uang negara.

“Komisi XI DPR menyetujui proyeksi penerimaan OJK tahun 2026, termasuk dari sumber pembiayaan lainnya,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan Komisi XI kepada OJK.

“Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja dan rapat-rapat panitia kerja yang telah dilakukan selama 2 hari ini, dan menghasilkan suatu keputusan, kesepakatan yang tentu menunjukkan dukungan dari Komisi XI DPR kepada rencana pengembangan, penguatan, dan berbagai transformasi yang sedang dilakukan OJK,” kata Mahendra.