Komisi XI Setujui Pagu dan Usulan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) senilai Rp 2,1 triliun pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program perencanaan pembangunan nasional Rp 1,4 triliun dan dukungan manajemen Rp 614,8 miliar.

“Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui fungsi pengendalian, meningkatkan implementasi belanja negara yang berkualitas di seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan mengevaluasi lokus kelompok penerima manfaat dari RKAK/L pada APBN tahun anggaran 2024,” kata Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P. di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Dolfie mengatakan, pihaknya telah mendengarkan penjelasan mengenai usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 206,1 miliar. Usulan tambahan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp 155,7 miliar, yang terdiri atas penyesuaian besaran tunjangan kinerja dan tambahan formasi PPPK sebanyak 533 orang.

Kemudian, kata Dolfie, penyesuaian anggaran kegiatan hibah luar negeri sebesar Rp 50,4 miliar yang meliputi hibah compact II millenium challenge corporation, dan problue grant and OMC grant for oceans for prosperity project. Selanjutnya, menteri PPN/kepala Bappenas juga dapat mempertajam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada 2025 dengan penguatan belanja prioritas, serta program dan kegiatan yang lebih produktif.

“Menunjukkan kaitan target-target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RKP, program K/L, dan alokasi anggarannya,” ujar Dolfie.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya berupaya membenahi dan mengevaluasi dengan menjalankan masukan-masukan yang disampaikan pimpinan dan anggota Komisi XI. Mengenai pembahasan RKP dan penyusunan RPJMN 2025, Bappenas akan membahas secara detail agar batang tubuh RPJMN bisa dipahami secara jelas.

“Jadi saya terima kasih kepada Komisi XI yang tidak hanya melihat posisi kami dalam penyusunan RKP ini sebagaimana biasanya. Sekali terima kasih kami apresiasi,” ujar Suharso