Penyaluran BLT BBM Tidak Tepat Sasaran, Begini Saran dari Anggota Banggar DPR

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Mukhtarudin menyoroti temuan ketidaktepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, pemerintah diminta memutakhirkan data sehingga penyaluran BLT BBM tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketidaktepatan penyaluran data BLT BBM itu muncul dari Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi. “Saya berharap pemerintah memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat,” kata Mukhtarudin dalam keterangan resminya, Jumat (23/9).

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran BLT BBM senilai Rp 12,39 triliun. Jumlah tersebut disalurkan kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah Rp 600 ribu yang diberikan secara bertahap dalam 2 kali penyaluran.

Pemerintah menetapkan syarat penerima BLT BBM seperti warga miskin atau rentan miskin, bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, serta warga atau pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah mendeteksi sebanyak 1,3 juta BLT BBM tidak tersalurkan dengan tepat sasaran atau exclusion error.

“Kami sedang coba sinkronkan angka ini, supaya jangan sampai ada exclusion error. Yang jelas-jelas berhak, tapi tidak dapat,” kata Hadi.

Selain persoalan exclusion error, kata Hadi, pihaknya juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan penyempurnaan basis data penetapan sasaran. Karena itu, faktor-faktor tersebu dinilai menjadi aspek yang perlu diatasi, salah satunya dengan menyiapkan sinkronisasi data yang telah divalidasi dengan NIK.