Pimpinan DPR Bantah Tudingan Politisasi Pemilihan Hakim Agung di Komisi III

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah tudingan bahwa terdapat politisasi dalam pemilihan 7 calon yang akhirnya disetujui menjadi hakim agung di sidang paripurna. Apalagi ketujuhnya disebut telah melewati berbagai tahapan dan proses yang dikerjakan Komisi III.

“Calon hakim agung yang ada, baik yang kamar pidana, perdata maupun militer itu sudah melalui proses dan tahapan yang sudah dilakukan dalam hal ini komisi teknis yaitu Komisi III, dan sudah dilaporkan oleh Komisi III bahwa mereka sudah melakukan beberapa tahap,” kata Dasco dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Sejumlah tahapan itu, kata Dasco, mulai dari mendengar masukan dari masyarakat, memeriksa rekam jejak, mendengarkan makalah, dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon hakim agung.

“Kemudian pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan itu yang kami ketahui semua fraksi bersepakat untuk menentukan 7 orang tanpa ada perbedaan untuk ditetapkan menjadi calon hakim agung oleh DPR,” kata Dasco.

Ketujuh calon yang sudah disetujui dan disahkan oleh DPR menjadi hakim agung sebagai berikut:

1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
2. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
4. Suharto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
5. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
6. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M. Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata)
7. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Sebagai Calon Hakim Kamar Militer)