Skandal Ijazah Jokowi, Aktivis 98 Ini Tepis Termul soal SBY Anti-Kritik dengan Bandingkan Indeks Demokrasi
Tangkapan layar, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Iconomics
Jaringan Nusantara (JN) memastikan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sosok yang demokratis dan tidak pernah anti-kritik. Buktinya iklim demokrasi pada masa SBY terus membaik dan kebebasan sipil memiliki ruang yang cukup.
“Yang saya ketahui SBY sangat terbuka bagi aktivis dan masyarkat sejak 90-an. SBY selalu memberi ruang untuk berdiskusi,” tutur Ketua JN Jakarta sekaligus aktivis 98 Irwansyah (Iing) di Jakarta, Rabu (21/1).
Iing mengatakan, pihaknya menilai perlu mengungkap hal tersebut untuk menepis tudingan berbagai pihak, khususnya mereka yang kerap disebut sebagai ternak Mulyono alias termul. SBY dan Partai Demokrat dituduh anti-kritik pasca-melaporkan sejumlah akun di media sosial yang menuduh Presiden ke-6 itu di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Karena itu, kata Iing, pihaknya merasa perlu mengingatkan bahwa era SBY indeks demokrasi dan pertumbuhan ekonomi justru tumbuh beriringan. Data Economist Intelligence Unit (EIU), misalnya, mencatat skor indeks demokrasi Indonesia paling tinggi sepanjang SBY menjabat sebesar 6,95 poin pada 2014. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mencapai 6,5%.
Sementara era 10 tahun Presiden Joko Widodo, indeks demokrasi fluktuatif, bahkan pernah anjlok menyentuh 6,3. Sedangkan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%.
Itu sebabnya, kata Iing, pihaknya tidak heran dengan kerja sistematis para termul itu menuduh SBY anti-kritik. Apalagi tujuannya memang untuk menutupi masalah sesungguhnya.
“Kami tidak heran dengan gaya dan sikap mereka (termul) itu. Dan bukan kali pertama begitu, sudah mereka lakukan sejak junjungannya (Jokowi) berkuasa,” ujar Iing.
Karena itu, kata Iing, respons JN dan SBY atas tudingan para termul merupakan perlawanan terhadap fitnah. Sebab, bila fitnah dan kebohongan dibiarkan, maka iklim demokrasi menjadi tidak sehat.
“Harus dibedakan antara kritik, teguran, dan fitnah. Jangan membangun narasi yang ingin mengaburkan masalah, dan berlindung di balik demokrasi. Justru kita mendukung kritik yang sehat, bahkan harus dilindungi,” tambah Iing.
Itu sebabnya, kata Iing, langkah SBY memilih jalur hukum kepada orang yang memfitnahnya menjadi bagian dari tanggung jawab moralnya menjaga iklim demokrasi tetap sehat. Juga bisa dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga kebenaran di ruang publik.
“Ini merupakan upaya menjaga integritas kebenaran di ruang publik. SBY itu tentara yang sipil, mau berbaur membangun ruang ruang diskusi dan menjaga demokrasi,” tandas Iing.
Sebelumnya, Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Keempat akun di media sosial itu diduga memfitnah Presiden ke-6 RI SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, laporan polisi ini sudah diterima Polda Metro Jaya. Demokrat melaporkan 4 akun medsos itu menggunakan pasal di KUHP baru.
laporan polisi itu bernomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026. Sementara, empat akun medsos yang dilaporkan karena mengunggah kabar hoaks terkait SBY adalah akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp.
