Tag: DPR
Literasi adalah Kunci Pemanfaatan Internet Sehat dan Produktif
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan meminta masyarakat memanfaatkan internet secara sehat, bijak, cerdas, dan patuh hukum. Dengan kata lain, masyarakat diharapkan ...BPJS Kesehatan Diminta Perluas Kerja Sama Faskes Khususnya di Papua
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong BPJS Kesehatan untuk memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan khususnya di Papua. ...Gunakan Dompet Digital di Masa Pandemi dan Digital, Ini Manfaatnya Buat Masyarakat
Anggota Komisi I DPR Subarna mendorong masyarakat beralih dan memanfaatkan dompet digital (e-wallet) sebagai sarana metode transaksi berbelanja. Soalnya, perkembangan era digitalisasi ...Kehadiran UU PLP Disebut Bentuk Kepedulian Negara untuk SDM Berkualitas
Kehadiran Undang-Undang (UU) Pendidikan dan Layanan Psikologi (PLP) dinilai sebagai bentuk kepedulian negara untuk memberikan dukungan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia ...KPU: Jadwal Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Masih Sesuai UU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pendaftaran partai politik peserta Pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih sesuai jadwal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 ...Komisi II DPR dan Kemendagri Setujui PKPU Mekanisme Pemilu 2024
Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rancangan ...Puan: APBN 2023 Harus Bisa Berikana Ketahanan dan Antisipasi Berbagai Dinamika
Setelah membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN Tahun Anggaran 2023, DPR berharap anggaran 2023 bisa mengantisipasi berbagai dinamika ...Panja Komisi VII DPR Akan Bahas Lebih Luas dan Detail soal Vale Indonesia
Panitia kerja (Panja) Komisi VII DPR akan mendalami persoalan PT Vale Indonesia Tbk yang sudah beroperasi sekitar 54 tahun di Indonesia. Hasil ...Komisi VII Dalami Manfaat Vale Indonesia Selama 54 Tahun Beroperasi di RI
PT Vale Indonesia Tbk diminta menjelaskan konsesi yang sudah dipegang perusahaan tambang tersebut selama mendapatkan kontrak karya (KK) sejak 1968 hingga 2022. ...DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP, Apa Kendalanya?
DPR sepakat memperpanjang waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pasalnya, pembahasan RUU PDP di tingkat I mengalami kendala ...
