Komisi VI Minta Kementerian Investasi/BKPM Perkuat Sistem Keamanan OSS
Wakil Ketua Komisi VI M. Sarmuji
Komisi VI DPR meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meningkatkan sistem keamanan piranti lunak dan infrastruktur jaringan buntut dari serangan siber yang terjadi belakangan ini.
“Komisi VI meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM agar segera memperbaiki implementasi Online Single Submission (OSS) agar lebih efektif,” kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/9).
Di samping itu, kata Sarmuji, pihaknya juga meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan penyebab terhambatnya pelayanan persetujuan bangunan gedung. Ini terjadi karena belum terbitnya peraturan daerah yang mengatur pungutan retribusi persetujuan bangunan gedung.
Kemudian, kata Sarmuji, Deputi Bidang Pelayanan Modal Kementerian Investasi juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya terkait pelayanan terpadu dalam rangka penyuluhan sehingga terjadi percepatan.
Dalam laporannya Deputi Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Achmad Idrus mengatakan, sistem OSS periode 6 hingga 13 September 2022 menghadapi 122.508 serangan siber. Karena itu, Kementerian Investasi berupaya untuk melakukan pengamanan dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Jadi sekarang lagi marak serangan siber maupun data-data elektronik, sehingga untuk mengamankan ini. Kementerian Investasi bekerja sama dengan BSSN dalam sistem OSS,” kata Achmad.
Untuk menjaga dan melindungi 5,9 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), kata Achmad, Kementerian Investasi membutuhkan sistem pengamanan data anti-virus dan anti-malware. Juga dibutuhkan peranti lunak yang berlisensi, dukungan infrastruktur, dan data storage atau server.
“NIB dan data-data yang lainnya itu memang perlu pengamanan yang memang sampai saat ini belum optimal pengamanan data-data ini untuk di Kementerian Investasi/BKPM. Mungkin juga dukungan dari Komisi VI terkait dengan penyediaannya, dari sisi kemampuan anggarannya,” kata Achmad.
