Agar Nasabah Tak Kabur, Bank Himbara Diminta Bebaskan Biaya Administrasi Transaksi

Perbankan yang dimiliki negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) diminta membebaskan biaya administrasi dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah. Soalnya, bank swasta dan bank digital mulai menerapkan pembebasan biaya alias nol rupiah dalam setiap transaksi nasabah.

“Transfer dan sebagainya semuanya nol. Di perbankan kita (Himbara) hari ini belum. Maka, kami minta bagaimana ini kalau memungkinkan untuk dinolkan kalau tidak minimal diturunkan biaya administrasinya,” kata anggota Komisi VI DPR Mufti Anam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/9).

Menurut Mufti, Himbara yang terdiri atas BRI, BTN, BNI, dan Bank Mandiri perlu menerapkan hal yang sama sehingga nasabah dari kalangan milenial tidak beralih ke swasta. Soalnya, cepat atau lambat generasi muda akan beralih ke bank yang mengenakan biaya termasuk biaya administrasi transaksi itu.

“Mungkin dampaknya tidak hari ini, tapi ke depan teman-teman anak milenial, Gen Z, dan Gen A ini bisa beralih ke bank-bank nol administrasi. Dalam jangka panjang ini bisa menjadi bom waktu buat teman-teman BUMN,” ujar Mufti.

Di samping itu, Komisi VI memberi apresiasi atas capaian kinerja perusahaan bank BUMN pada Semester I/2022. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, misalnya, pertumbuhan kreditnya sebesar 8,7% secara tahuan (yoy), pertumbuhan aset sebesar 6,4%, dan pertumbuhan laba mencapai 91,4%.

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pertumbuhan kreditnya sebesar 12,2% yoy, pertumbuhan aset sebesar 13%, dan pertumbuhan lama 61,7%. Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pertumbuhan kreditnya 8,9% yoy, pertumbuhan aset 8,2%, dan pertumbuhan laba 75,1%. Lalu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan pertumbuhan kredit 7,61% yoy, pertumbuhan aset 0,44%, dan pertumbuhan laba 58,85%.

Kemudian, Komisi VI meminta Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN untuk terus mendukung dan memberi kemudahan kepada masyarakat kecil-menengah termasuk sektor pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ultra mikro melalui penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Ikut menjaga dampak inflasi nasional pasca-kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi demi menjaga momentum dan optimisme perekonomian nasional di tengah peningkatan resesi global,” kata Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung.