Ketua DPR Desak Pemerintah Lindungi dan Jaga Data Pribadi Masyarakat

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk melindungi dan menjaga keamanan data pribadi masyarakat. Apalagi, saat ini kejahatan siber juga menyerang instansi dan penyelenggara sistem elektronik swasta.

Karena itu, kata Puan, Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah segera menginvestigasi secara menyeluruh untuk menemukan kementerian/lembaga yang selama ini sering mendapat serangan siber atau rentan untuk diretas pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dengan begitu ada evaluasi yang kemudian dapat dilakukan peningkatan sistem dan upaya pencegahan serangan kejahatan siber,” kata Puan dalam keterangan resminya, Kamis (15/9).

Dalam laporan Global Data Breach Statistics Triwulan III/2022, kata Puan, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Sebanyak 12,7 juta aksi peretasan terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tersebut.

“Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat,” ujar Puan.

Puan karena itu mengingatkan pentingnya mengaudit keamanan siber negara, terlebih  saat ini kasus kebocoran data dan serangannya terus terjadi. Itu sebabnya, perlu ada sistem keamanan siber yang dibangun dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

Kepada Satgas Perlindungan Data, Puan berharap bisa menyelesaikan masalah kebocoran dan dan kejahatan siber secara menyeluruh. Kasus kebocoran data yang terjadi bukan hanya berasal dari fenomena akun Bjorka, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir fenomena tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia.

Karena itu, Puan berharap, Satgas yang dibentuk pemerintah yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga itu dapat menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh.

“Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan,” tutur Puan.