Tag: Kementerian Dalam Negeri
Penggunaan Nomor Identitas Tunggal untuk NPWP, Ini Saran Anggota Komisi II DPR
Penggunaan nomor identitas tunggal yang dikenal sebagai nomor identitas kependudukan (NIK) di kartu tanda penduduk (KTP) boleh dilakukan asal masih sesuai dengan ...Agar Hemat Anggaran, Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan Hanya 3 Bulan
Untuk masa kampanye Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 dinilai sebaiknya hanya 3 bulan. Dan untuk kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2024 hanya ...Ketidakhadiran Mendagri di Komisi II soal Pemilu Terkait Wacana Amandemen UUD?
Indonesia Political Review (IPR) menilai ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR yang membahas tahapan ...Uji Coba Pembukaan Mal, Kalau Ditemukan Kasus Positif Bakal Ditutup 3 Hari
Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan dan mal dilakukan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Masa uji ...BPK Diminta Dalami Temuan Masalah DTKS untuk Bansos
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk menindaklanjuti temuan masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Apalagi ...DBS Indonesia: Keamanan dan Kerahasiaan Data Jadi Prioritas
DBS Indonesia menegaskan keamanan dan kerahasiaan data menjadi prioritas. Sebagai bank yang gencar melakukan transformasi digital memastikan keamanan data nasabah dan mencegah ...Beri Hak Akses Data Kependudukan ke Fintech, Apa Langgar Undang-undang?
Kementerian Dalam Negeri sedang disorot setelah adanya Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 13 Perusahaan Swasta. Tiga ...Elektronifikasi Transaksi Pemda Harga Mati
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani ...
