Tag: MK
Putusan MK soal Ambang Batas Presiden Dinilai Angin Segar untuk Demokrasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden untuk mengajukan pasangan calon presiden/calon wakil presiden dinilai sebagai angin segar untuk demokrasi ...MK Hapus Ambang Batas Presiden, Setiap Parpol Peserta Pemilu Berhak Ajukan Capres
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal pencalonan presiden yang tertuang pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 ...Partai Golkar Terima Kekalahan Paslon RK-Suswono di Pilgub Jakarta
Partai Golkar memastikan tidak akan menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dan menerima kekalahan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi Pilkada ...Kemenaker Akan Patuh terhadap Putusan MK dan Ajak Seluruh Pihak Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...DPR Batalkan Pengesahan RUU Pilkada dan Tetap Merujuk kepada Putusan MK
DPR membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Yang akan berlaku keputusan judicial ...Politikus PDI Perjuangan Sebut Revisi UU Pilkada Bertentangan dengan Putusan MK
Keputusan Badan Legislasi DPR yang secara kilat membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) soal ambang batas pencalonan kepala daerah dinilai bertentangan ...Partai Golkar Akan Ambil Langkah Strategi Sikapi Putusan MK soal Pilkada
Partai Golkar akan mengambil langkah strategis dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan Pilkada 2024. “Kita tentunya akan mengambil langkah-langkah strategis ...Golkar Akan Rapat dengan KIM Sikapi Putusan MK Terkait Pilkada
Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan bisa mengubah konstelasi politik di Pilkada 2024. Karena itu, Partai Golkar ...PBNU Tidak Punya Kepentingan Tunjuk Perwakilan sebagai Menteri di Kabinet 2024-2029, Ini Alasannya
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan tidak memiliki kepentingan khusus untuk menunjuk perwakilannya menduduki jabatan menteri pada kabinet pemerintahan periode 2024-2029. Sebab, ...Menkeu Beberkan Anggaran Perlinsos 2024 di Sidang MK, Begini Peruntukannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut seluruh mekanisme penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami kenaikan di ...
