Menkeu Beberkan Anggaran Perlinsos 2024 di Sidang MK, Begini Peruntukannya
Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani/Iconomics
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut seluruh mekanisme penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami kenaikan di beberapa kementerian/lembaga. Untuk belanja perlinsos lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), misalnya, naik Rp 7,47 triliun dibandingkan 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lonjakan tersebut terjadi karena adanya kenaikan unit cost jenjang menengah, dan penambahan sasaran. Belanja bantuan sosial (bansos) selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) naik Rp 1,23 triliun dari tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut, kata Sri Mulyani, dipicu karena kenaikan alokasi anggaran untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu. Sementara untuk belanja subsidi yang disalurkan melalui bendahara umum negara atau non-kementerian/lembaga meningkat karena alokasi subsidi pupuk dan bunga kredit usaha rakyat (KUR).
Atas dasar tersebut, kata Sri Mulyani, anggaran perlinsos di APBN 2024 sudah sesuai dengan target prioritas nasional, karena digunakan untuk mengendalikan inflasi, stabilitas harga, dan penghapusan kemiskinan di Indonesia. “Dengan demikian, tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran bansos dan perlinsos, kecuali perubahan yang telah disampaikan,” kata Sri Mulyani di sidang perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4).
Masih kata Sri Mulyani, alokasi anggaran perlinsos pada APBN 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, dan disalurkan beberapa kementerian/lembaga, bendahara umum negara (BUN), dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota/desa. Dari jumlah tersebut, Rp 75,6 triliun anggaran perlinsos disalurkan melalui Kemensos untuk program bansos seperti PKH, kartu sembako, dan program bansos lainnya.
Selanjutnya, kata Sri Mulyani, Rp 80,5 triliun disalurkan ke beberapa kementerian/lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenag melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa, dan afirmasi, dengan total anggaran Rp 29,9 triliun. Sedangkan, Kementerian Kesehatan menyalurkan melalui program Kartu Indonesia Sehat Rp 48,9 triliun.
Begitu pula dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kata Sri Mulyani, alokasi untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan Rp 1,2 triliun. Dan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disalurkan untuk dana siap pakai bencana Rp 0,25 triliun.
Selanjutnya, kata Sri Mulyani, sebesar Rp 340,7 triliun yang merupakan bagian terbesar dari perlinsos dialokasikan untuk subsidi energi seperti BBM, LPG, listrik, pupuk, dan subsidi KUR sebesar Rp 310,9 triliun. Belanja lainnya seperti pra-kerja Rp 14 triliun, dan cadangan belanja Rp 5 triliun.
“APBD/APBD desa, perlinsos digunakan untuk BLT Rp 10,6 triliun melalui program RBLT dana desa,” ujarnya.
