Tag: Putusan
Putusan MK soal Ambang Batas Presiden Dinilai Angin Segar untuk Demokrasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden untuk mengajukan pasangan calon presiden/calon wakil presiden dinilai sebagai angin segar untuk demokrasi ...Setelah Konsolidasi, Sritex Akan Tempuh PK atas Putusan Pailit di MA
PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan melakukan konsolidasi secara terlebih dahulu sebelumnya akhirnya menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan ...Pengadilan Tinggi Jakarta Kabulkan Banding WSBP dan BEI atas Bank DKI
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menerima permohonan banding dari WSBP dan BEI atas ...Kemenaker Akan Patuh terhadap Putusan MK dan Ajak Seluruh Pihak Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...Kendati Diputus Pailit, Kemenaker Pastikan Tidak Ada PHK Karyawan Sritex
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan tidak ada pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) meski Pengadilan Niaga ...Diputus Pailit, Kemenaker Minta Sritex Tidak Buru-Buru PHK Karyawan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan anak perusahaan tidak terburu-buru memutus hubungan kerja (PHK), pasca-dinyatakan pailit oleh ...Adhi Karya Apresiasi Putusan Pengadilan Niaga di PN Jakpus yang Objektif dan Adil soal PKPU
PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengapresiasi atas proses penegakan hukum yang bertindak objektif dan adil dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ...WSBP Lakukan Banding atas Putusan PN Jaktim karena Gugatan PT Bank DKI
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Oktober 2024 dengan Nomor 107/Tim/X/2024-AP. Jo. ...DPR Batalkan Pengesahan RUU Pilkada dan Tetap Merujuk kepada Putusan MK
DPR membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Yang akan berlaku keputusan judicial ...Politikus PDI Perjuangan Sebut Revisi UU Pilkada Bertentangan dengan Putusan MK
Keputusan Badan Legislasi DPR yang secara kilat membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) soal ambang batas pencalonan kepala daerah dinilai bertentangan ...