Tag: Revisi
Aturan Baru soal JHT Dipertanyakan, Ini Jawaban Menaker Ida Fauziyah
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk menjelaskan apa saja yang direvisi terkait Permenaker tentang Tata ...Lewat Revisi Permenaker, Pencairan Dana JHT Akan Dipermudah
Tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) akan dikembalikan sesuai dengan substansi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang JHT tahun ...Anggota Komisi IX Ini Desak 2 Menteri Ini Laksanakan Instruksi Jokowi soal JHT
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak kementerian terkait untuk segera menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo dalam merevisi jaminan hari tua ...Anggota Komisi III Ini Keliru Nilai Kinerja KPK, Apa Kata Firli Bahuri?
Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman mengaku keliru dalam menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2020-2024 pasca-revisi Undang Undang (UU). ...Partai Buruh Tolak Pembahasan Revisi UU Cipta Kerja
Partai Buruh bersama dengan serikat buruh berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta menolak pembahasan Undang Undang (UU) Cipta Kerja. UU tersebut ...Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Agung Diusulkan Dipilih oleh Tim Independen
Wacana pemilihan jaksa agung sebagai bagian dari revisi Undang Undang (UU) Kejaksaan diusulkan tak lagi dipilih langsung oleh presiden. Mekanismenya melalui tim ...Campur Tangan Politik di BUMN Dinilai Tidak Bisa Dihindari, Ini Alasannya
Keterlibatan campur tangan politik di tubuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai akan sulit dipisahkan. Apalagi Indonesia dipimpin oleh pejabat yang ...Guru Honorer yang Tidak Lolos Jadi ASN PPPK Diharapkan Bisa Dapat Bimtek
Tenaga honorer yang gagal dalam melamar sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru sebaiknya mendapat bimbingan teknis komputer sebelum ...Revisi UU KUP: Penyidik Pajak Diusulkan Bisa Sita Aset, Menangkap dan Menahan Tersangka
Pemerintah mengusulkan untuk menambah kewenangan penyidik pajak dalam rangka mengusut tindak pidana perpajakan. Tambahan kewenangan itu selain menyita dokumen sebagai barang bukti, ...Apa dan Bagaimana Sebenarnya BUMN dan Privatisasi? Ini Penjelasannya
Kepemilikan negara di atas 50% saham dalam sebuah perseroan disebut sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Kurang dari itu, maka itu pula ...