Tag: Revisi
Komisi X DPR Akan Revisi UU Kepariwisataan agar Bermanfaat untuk Daerah
Komisi X DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Tujuannya agar UU Kepariwisataan dapat bermanfaat bagi sumber perekonomian daerah ...Ingin Benahi Masalah Kedokteran, Komisi IX DPR Sepakat Dorong Revisi 2 UU
Komisi IX DPR sepakat mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang ...Pengamat Minta Pelat RF, Strobo dan Sirine Diatur Dalam Revisi UU LLAJ
Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) RF diminta untuk ditinjau ulang dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu ...Menyoal Definisi Angkutan Umum Konvensional dan Online Dalam Revisi UU LLAJ
Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady mempersoalkan definisi transportasi angkutan umum baik konvensional maupun berbasis aplikasi online. Definisi itu terutama terkait ...Baleg DPR Tahan Surat Komisi V, Jadwal Pembahasan RUU LLAJ Belum Jelas
Komisi V DPR belum bisa membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) karena surat ...Kontroversi Ojol Dalam Revisi UU LLAJ: Antara Inovasi dan Kesejahteraan Sopir
Lebih dari satu dekade yang lalu, perusahaan UberCab “meluncur” di jalan raya San Fransisco, Amerika Serikat (AS). UberCab adalah perusahaan aplikasi yang ...Revisi Perpres Harus Tegas Larang Kendaraan Mewah dan Dinas Gunakan BBM Subsidi
Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) diminta memuat larangan ...Membedah Transportasi Berbasis Aplikasi Khusus Ojol Dalam Revisi UU LLAJ
Kendati mulai muncul pada 2010 dan populer sejak 2015, keberadaan ojek online (Ojol) sebagai angkutan umum masih menjadi perdebatan. Bila merujuk kepada ...Setelah UU P3 Disetujui, DPR Tunggu Surpres untuk Revisi UU Ciptaker
Ketua DPR Puan Maharani menyebut pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) sebagai tindak lanjut dari ...Partai Buruh Desak DPR agar Tidak Sahkan Revisi RUU PPP untuk Legitimasi UU Cipta Kerja
Partai Buruh bersama gerakan buruh Indonesia mendesak DPR agar tidak mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ...
