Istana Paparkan Strategi Komunikasi Pemerintahan Prabowo: Kebijakan Tak Cukup, Harus Sampai dan Dipahami Publik

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menempatkan komunikasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kerja kebijakan. Istana menyadari keberhasilan program negara tidak hanya ditentukan oleh keputusan di hulu, tetapi oleh bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Kepala Staf Presiden (KSP) RI, Timothy Ivan Triyono dalam acara “THE FACE OF INDONESIA: Making Impactful Communication Strategy”, Rabu (17/12).

Dalam acara yang diselenggarakan Theiconomics.com di Auditorium Abdulrahman Saleh LPP RRI itu,  Ivan memaparkan perspektif komunikasi pemerintah, khususnya dalam situasi krisis dan penanganan bencana. Menurutnya, komunikasi bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian inti dari delivery kebijakan.

“Meskipun komunikasi itu adanya di hilir, tetapi dampaknya itu bisa menentukan, apakah hulu kebijakan itu terasa atau tidak. Mau pejabat, mau menteri, ngoceh bagaimana pun di Jakarta, mau konferensi pers  setiap hari pun, tetapi kalau komunikasinya itu gak jalan, gak bisa berdampak, gak ada impact-nya, maka kebijakan itu nothing, kebijakan itu gak ada gunanya,” ujar Ivan.

Ia mengakui bahwa komunikasi pemerintahan di era Presiden Prabowo kerap dinilai publik belum optimal. Karena itu, KSP merasa perlu selalu hadir dalam berbagai forum untuk menjelaskan bagaimana strategi komunikasi dirancang agar selaras dengan kerja nyata pemerintah di lapangan.

Ivan menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden, KSP bertugas mengawal program-program prioritas nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, digitalisasi pembelajaran, hingga proyek strategis nasional serta pengelolaan isu strategis.

Tugas KSP dijalankan melalui tiga fungsi utama. Pertama, delivery, memastikan seluruh program prioritas Presiden benar-benar terlaksana dan dirasakan masyarakat. Kedua, monitoring dan evaluasi, termasuk verifikasi lapangan hingga ke daerah, bahkan dalam situasi bencana. Ketiga, debottlenecking, yakni menjembatani ego sektoral dan perbedaan narasi antar-kementerian dan lembaga.

“Kita akui atau tidak, lintas Kementerian/Lembaga ini banyak ego sektoralnya. Banyak hambatan antara menteri, staf khusus, dirjen, eselon II, eselon III.  Padahal mereka satu gedung.  Bahkan antar menteri pun, itu kadang juga gak ngobrol satu sama lain. Sehingga kadang Menteri A bunyinya Z, Menteri B bunyinya Y. Sehingga disitu perlu ada yang namanya debottlenecking oleh KSP,” ujarnya.

Ivan menegaskan dalam kerja-kerja kebijakan, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan  tidak bisa dipandang sebagai sekadar pemanis atau tambahan semata, sebagaimana masih sering dianggap oleh sebagian orang.

“Buat saya, komunikasi itu bukan pemanis, tetapi bagian dari kerja-kerja kebijakan. Dan publik itu menilai bukan dari intensi, tetapi hasil dan kehadiran negara bagi rakyat,” ujarnya.

Ia mencontohkan dalam penanganan bencana, pemerintah sering kali dianggap tidak bekerja karena kurangnya exposure dan komunikator publik, padahal kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah, berjalan intensif di lapangan.

Namun karena persoalan komunikasi, katanya, pemerintah justru dianggap tidak bekerja. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan atau distrust. Publik menjadi tidak percaya bahwa pemerintah mampu menangani bencana. Publik juga tidak percaya bahwa pemerintah benar-benar bekerja. Hal ini terjadi karena narasi yang disampaikan tidak sinkron dengan realitas di lapangan.

Ia mencontohkan pernyataan seorang menteri yang menyampaikan dalam penggalangan donasi untuk korban bencana, masyarakat harus mengajukan izin. Menurutnya, pernyataan tersebut dilandasi niat baik agar tidak ada penipuan berkedok donasi untuk korban bencana. Namun, karena disampaikan dalam situasi dan kondisi darurat, pendapat tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. “Maka impact-nya negatif,” ujarnya.

Ivan juga memetakan sejumlah penyebab komunikasi pemerintah kerap tidak berdampak. Di antaranya komunikasi tanpa delivery, birokrasi yang terhambat budaya eselonisasi, pendekatan yang terlalu administratif, serta noise antar-kementerian.

Ia menilai, kegagalan menyentuh aspek psikologis publik membuat pemerintah kerap dianggap tidak hadir, meski kerja besar sedang dilakukan.

Dalam kondisi bencana, Ivan menegaskan pentingnya komunikasi krisis yang cepat namun berbasis data, transparan, dan fokus pada aksi nyata. Ia mengingatkan agar pemerintah menghindari klaim berlebihan yang sulit dipertanggungjawabkan.