Ketua Komisi XI DPR: Ekonomi Indonesia Hadapi Pertarungan antara Fundamental dan Persepsi
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara kunci dalam acara Indonesia Financial Summit 2026 yang diselenggarakan The Iconomics di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/6).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang unik, yakni pertarungan antara kondisi fundamental ekonomi yang kuat dengan sentimen dan persepsi yang berkembang di ruang publik.
Menurut dia, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional berada dalam keadaan yang baik. Namun, persepsi yang berkembang di masyarakat sering kali menggambarkan situasi yang sebaliknya.
“Ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait sektor ekonomi kita. Saat ini perekonomian kita menghadapi tantangan yang luar biasa, antara fundamental melawan sentimen, serta antara realitas melawan persepsi,” katanya ketika menjadi pembicara kunci dalam acara Indonesia Financial Summit 2026 yang diselenggarakan The Iconomics di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/6).
Ia menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih sangat kuat. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen. Pada kuartal IV tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen, sementara pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen.
“Ini adalah pencapaian yang menurut saya belum pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir,”ujarnya.
Namun, tambah dia, di media sosial dan ruang publik, sering muncul narasi yang menggambarkan seolah-olah APBN bermasalah dan perekonomian nasional sedang berada dalam kondisi yang tidak baik.
Menurut dia, di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan ekonomi yang dihadapi banyak negara, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Menurut Misbakhun, dalam kondisi geopolitik yang tertekan, banyak negara yang kemudian mengambil kebijakan menaikkan harga energi. Tetapi, pemerintah Indonesia justru tidak menaikkan harga BBM bersubsidi yang dikonsumsi sekitar 80 persen masyarakat Indonesia.
Ia menambahkan, kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga diarahkan untuk meminimalkan beban masyarakat. Pemerintah, kata dia, berupaya menanggung berbagai tekanan ekonomi selama kapasitas fiskal masih memungkinkan.
Sebagai contoh, meskipun terdapat amanat undang-undang untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, pemerintah akhirnya menerapkan tarif tersebut secara terbatas hanya untuk barang mewah.
“Bapak Presiden meminta dibuatkan strategi baru sehingga kenaikan hanya dikenakan pada barang-barang mewah, yang lain tetap 11 persen. Selama negara masih mampu menanggung beban tersebut, rakyat tidak perlu menanggungnya,” ujarnya.
Kebijakan serupa juga diterapkan pada berbagai sektor lain seperti LPG, listrik, dan transportasi publik yang tetap memperoleh dukungan subsidi pemerintah.
Selain menjaga stabilitas energi, pemerintah juga fokus mengamankan sektor pangan. Misbakhun menyebut pemerintah melakukan intervensi melalui pembelian gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.
Saat ini, cadangan beras pemerintah disebut telah mencapai lebih dari 5,5 juta ton, bahkan melampaui kapasitas gudang Bulog yang sekitar 5,1 juta ton.
“Dalam situasi geopolitik global saat ini, yang dijaga pemerintah adalah energi dan pangan,” katanya.
Namun demikian, ia menilai berbagai capaian tersebut kerap tertutup oleh persepsi negatif yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, jika hanya melihat media sosial, seolah-olah Indonesia sedang berada di ambang krisis, padahal indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang relatif kuat.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara G20 yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen secara konsisten. Bahkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8 persen pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kondisi ekonomi secara utuh dan berbasis data, sehingga persepsi yang berkembang di masyarakat dapat sejalan dengan realitas fundamental ekonomi Indonesia.
