Kebijakan Fiskal Tradisional untuk Tangani Dampak Covid-19 Bisa Dorong Inflasi

Kebijakan fiskal tradisional yang diterapkan pemerintah untuk mempercepat pemulihan perekonomian akibat wabah virus corona berpotensi menaikkan tingkat inflasi. Melalui kebijakan fiskal tradisional pemerintah memang bisa menaikkan permintaan di pasar terutama mengeluarkan stimulus fiskal sehingga daya beli masyarakat menguat.

Akan tetapi, menurut mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, kebijakan demikian perlu dilakukan secara hati-hati. Sebab, krisis ekonomi saat ini sebagai dampak dari wabah virus corona membuat sisi penawaran juga lesu akibat melambatnya atau berhentinya produksi karena kebijakan pembatasan sosial dan lockdown di beberapa negara.

“Karena itu kebijakan fiskal harus berhati-hati. Nggak bisa kita lakukan kebijakan fiskal seperti 2008,” kata Chatib dalam kuliah umum secara virtual di Jakarta, Selasa (21/4).

Chatib mengatakan, pemerintah dan bank sentral Indonesia memiliki ruang untuk membiayai defisit anggaran melalui “cetak uang”. Namun, khusus untuk Indonesia, tingkat pencetakan uang yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) tidak mungkin dilakukan sebesar yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

“Kalau negara seperti Amerika Serikat, bank sentral bisa membeli government bonds, atau cetak uanglah istilahnya. Kalau mereka cetak uang kan yang memegang dolar itu di seluruh dunia, sehingga resiko inflasinya hampir nggak ada,” kata Chatib.

Karena itu, kata Chatib, stimulus fiskal dalam bentuk kebijakan fiskal tradisional yang bisa dilakukan pemerintah dan BI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan harus dilakukan hati-hati. Kalau pun dilakukan jumlah  akan terbatas dan tidak akan seperti yang dilakukan Amerika Serikat.