Menko Airlangga Ungkap Target yang Dibidik dari Pengaturan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA

Pemerintah melakukan pengaturan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Pengaturan ini dilakukan karena kontribusi ekspor komoditas SDA terhadap total ekspor nasional sangat besar, sementara masih terdapat praktik mis-invoicing atau under-invoicing yang menyebabkan perbedaan pencatatan perdagangan antara Indonesia dan negara mitra dagang.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi penerimaan devisa, stabilitas nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan nasional. Pada tahap awal, pengaturan tersebut akan diterapkan pada komoditas batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy secara bertahap melalui mekanisme BUMN Ekspor atau PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Tahap berikutnya akan diberlakukan terhadap seluruh komoditas SDA strategis.

”Beberapa dampak positif yang diharapkan dari pengaturan tata kelola ekspor adalah kontrol terhadap devisa hasil ekspor, sehingga cadangan devisa berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar dan juga berpengaruh terhadap transaksi berjalan di neraca pembayaran kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya.

Kemudian, menurut Airlangga, data dan nilai dari volume ekspor ini akan lebih transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar, dan menghilangkan praktik ilegal dan mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara (pajak, bea keluar, PNBP SDA).

“Penguatan posisi tawar eksportir, ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor,” kata Menko Airlangga.