Cadangan Devisa Disebut Masih di Atas Angka Standar Kecukupan Internasional

Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 144,9 miliar per akhir Mei 2026. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5-6 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, angka tersebut di atas standar kecukupan internasional yang ada di kisaran 3 bulan impor. Meski demikian, cadangan devisa akhir Mei 2026 menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan tersebut, kata Susiwijono, karena langkah Bank Indonesia (BI) yang mengintervensi di pasar valutas asing dan surat berharga negara.

“Tapi angka US$ 144,9 miliar ini masih sangat tinggi. Kalau kita lihat standarnya itu sebenarnya setara 3 hingga 6 bulan impor,” kata Susiwijono dalam acara The Iconomics Indonesia Financial Summit 2026 di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/6).

Dari sisi investasi, kata Susiwijono, realisasinya mencapai Rp 498,8 triliun atau naik 7,2% secara tahunan (YoY) pada Kuartal I/2026. Adapun komposisi modal yang masuk yakni penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 249,94 triliun (50,11%), dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 49,89%.

Berangkat dari kondisi itu, ujar Susiwijono, kepercayaan investor asing dan dalam negeri masih tinggi. Meski menghadapi situasi ketidakpastian geopolitik global, capaian realisasi investasi di Indonesia masih menunjukkan tren positif.

Bahkan, gairah investasi yang masuk ke Indonesia, kata Susiwinono, juga tercermin dari adanya pengajuan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di beberapa daerah. Adapun 3 KEK yang mengajukan perluasan lahan yakni KEK Gresik, KEK Kendal, dan KEK Industropolis Batang.

“Jadi, kalau ukurannya apakah investor asing masih percaya dengan negara kita? Paling gampang ukurannya itu, nyata bukan hanya sekadar komitmen investasi. Itu sudah jelas nyata, perlu lahan, dan perlu segera memindahkan infrastrukturnya ke Indonesia. Dan 3 KEK terbesar manufaktur mengajukan perluasan 200% dari lahan yang ada,” ujar Susiwijono.

Untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8%, kata Susiwijono, Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan sektor prioritas dan menjalankan inisiatif strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2025-2029. Setidaknya ada 4 sektor yang menjadi prioritas pemerintah yakni pertanian, manufaktur, digital, dan energi.

“Selain sektor dan program prioritas juga didukung berbagai hal yang sekarang pemerintah sangat memperhatikan. Mendorong investasi dan kemudahan berusaha,” tutur Susiwijono.