95 Ribu Balita Kena ISPA Buntut Karhutla, Waka Komisi IX DPR: Segera Tetapkan KLB

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini meminta pemerintah segera mengambil langkah ekstra menyusul tingginya krisis kesehatan imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan bencana asap. Hal ini menyusul laporan terbaru dampak asap karhutla telah menyebabkan 95 ribu lebih balita mengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Krisis kesehatan akibat karhutla sudah cukup besar. Kami kembali mendorong agar ada peningkatan status kejadian luar biasa (KLB) demi adanya intervensi penanganan kesehatan dampak asap Karhutla terhadap masyarakat,” kata Yahya Zaini pada Senin (9/11).

Sesuai laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 5 November 2026, total kasus ISPA secara kumulatif telah mencapai 425.167 kasus. Jumlah tersebut merupakan data di 7 provinsi terdampak karhutla.

Dari data Kemenkes itu, kelompok yang paling terdampak yaitu balita berusia 0-5 tahun dengan jumlah kasus tertinggi, yakni sebanyak 95.627 kasus ISPA. Kemudian anak-anak berusia 6-9 tahun berada di angka 88.391 kasus, dan lansia berusia lebih dari 60 tahun mencapai 56.462 kasus.

Sementara itu, terdapat juga 682 kasus ISPA pada ibu hamil, 1.747 kasus pada penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta 9.332 kasus pada pekerja luar ruangan.

Yahya pun menilai tingginya laporan ISPA pada balita di wilayah terdampak karhutla membutuhkan pelayanan yang menjangkau pasien sejak pemeriksaan hingga pemulihan.

“Pemerintah perlu memastikan keluarga memperoleh petunjuk perawatan, akses rujukan, dan tindak lanjut sesuai kondisi anak,” ungkap anggota Fraksi Golkar DPR tersebut.

Menurut Yahya, tingginya kasus ISPA pada balita dan anak-anak akibat asap karhutla perlu dijelaskan sesuai periode dan metode pencatatannya, tanpa langsung disamakan dengan jumlah individu berbeda.

“Anak yang sudah diperiksa perlu memperoleh tindak lanjut sesuai kebutuhan medisnya. Keluarga harus mengetahui cara menjalankan perawatan, kapan perlu kembali, dan tempat meminta pertolongan apabila kondisinya memburuk,” kata Yahya.

Pimpinan Komisi Kesehatan DPR ini juga mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan untik memetakan kebutuhan tenaga medis, obat, dan sarana penanganan gangguan pernapasan. Termasuk, kapasitas rujukan berdasarkan beban pelayanan.

“Bantuan yang dikirim perlu disertai kepastian kesiapan fasilitas untuk menggunakannya. Layanan primer perlu memberi perhatian kepada anak yang mengalami keluhan berulang, memiliki penyakit penyerta, atau sulit kembali berobat,” kata Yahya.

Lebih lanjut, Yahya mengingatkan agar penjangkauan dan pemantauan dilakukan sesuai penilaian tenaga kesehatan, dengan melibatkan keluarga serta jejaring pelayanan setempat.

“Perlu juga dipastikan agar jalur rujukan diperiksa hingga pelaksanaannya. Komunikasi antar fasilitas, transportasi pasien, dan kesiapan rumah sakit penerima perlu tersambung agar keputusan medis dapat segera dijalankan,” kata Yahya.

“Evaluasi harus menunjukkan apakah pasien memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan apakah hambatan rujukannya terselesaikan. Ketersediaan bantuan perlu dibuktikan melalui penggunaannya dalam pelayanan,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.

Di sisi lain, Yahya mengingatkan agar pengawasan terhadap pasien karhutla diarahkan pada ketepatan pertolongan, kesinambungan pengobatan, dan penyelesaian kendala.

“Pencatatan kunjungan baru serta kunjungan ulang perlu diperjelas sejauh sistem memungkinkan, sehingga kebutuhan pelayanan dapat dihitung secara lebih akurat. Prioritas utama adalah penanganan yang memadai bagi korban karhutla,” kata Yahya.