Ekonom Core Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Baca Inflasi Pangan
Diskusi bertajuk "Bongkar Ekonomi Rente" di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026)/Do. Wisnu-Iconomics
Kenaikan harga bahan pangan mulai menggerus daya beli masyarakat. Di tengah klaim pemerintah mengenai inflasi yang terkendali dan stok beras melimpah, harga sejumlah komoditas utama justru masih tinggi.
Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengingatkan pemerintah agar tidak salah membaca indikator ekonomi dan terlambat mengambil kebijakan.
Dipo menilai kondisi pangan saat ini memiliki kemiripan dengan situasi 2024 silam, di mana ketika fenomena El Nino menggeser masa tanam sekitar satu bulan dan memicu kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
Saat itu, inflasi pangan bergejolak (volatile food) sempat mencapai 10%. Namun, keputusan impor beras yang terlambat membuat pemerintah justru mendatangkan beras ketika produksi domestik mulai meningkat. Akibatnya, petani mengalami kerugian.
“Jangan sampai kejadian yang sama terulang. Kita kalau melihat pengalaman 2024, pemerintah impor, tetapi impornya telat. Jangan sampai kita salah melihat angka yang dilihat, nanti kejadiannya sama,” kata Dipo dalam diskusi bertajuk “Bongkar Ekonomi Rente” di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya berpatokan pada angka inflasi nasional yang masih berada dalam rentang sasaran. Sebab, tekanan harga pangan di lapangan bisa jauh lebih besar dibandingkan angka inflasi secara keseluruhan.
Dipo menyoroti inflasi volatile food yang mencapai 5,18% pada Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga pangan masih menjadi persoalan, terutama pada komoditas beras dan cabai.
Menurutnya, mundurnya masa tanam akibat El Nino berpotensi mengganggu pasokan dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi itu bisa kembali mendorong harga beras dan cabai naik apabila pemerintah tidak segera mengantisipasi kekurangan pasokan.
“Kalau kita hanya melihat inflasi secara keseluruhan, pemerintah suka klaim inflasi kita aman. Tetapi kalau melihat makanan yang bergejolak, Oktober sebenarnya 5,18%. Bahan-bahan makanan utama ini memang sudah naik harganya,” ujarnya.
Dipo juga mempertanyakan klaim pemerintah mengenai besarnya cadangan beras nasional. Menurutnya, ketersediaan stok seharusnya dapat menjadi instrumen untuk menekan harga di pasar, bukan sekadar angka yang dipamerkan sebagai keberhasilan pemerintah.
Ia menilai Bulog seharusnya tidak hanya berorientasi mengumpulkan beras dan memperbesar stok di gudang. Jika cadangan tersedia dalam jumlah besar, pemerintah perlu memastikan beras tersebut disalurkan secara efektif untuk meredam kenaikan harga.
“Objektif Bulog itu bukan meningkatkan jumlah beras di gudang. Kalau memang masih banyak beras di gudang, baiknya dilempar saja ke pasar buat menurunkan harga. Saya masih bingung kenapa ini belum dilakukan sampai hari ini,” kata Dipo.
Di tengah tingginya harga beras, pemerintah juga menggaungkan pemberantasan mafia pangan. Dipo menilai langkah itu memang penting, tetapi harus dibarengi kebijakan nyata yang mampu meningkatkan pasokan dan menekan harga di tingkat konsumen.
Ia mempertanyakan mengapa harga beras masih tinggi ketika pemerintah mengklaim memiliki cadangan yang cukup dan tengah melakukan penindakan terhadap mafia pangan.
Menurut Dipo, persoalan harga pangan tidak bisa diselesaikan hanya melalui penindakan atau regulasi. Pemerintah harus memastikan distribusi berjalan, pasokan tersedia, dan kebijakan yang diambil tidak justru menambah persoalan baru bagi pedagang maupun petani.
Dipo juga menyoroti surat edaran terbaru Kepala Badan Pangan Nasional yang mengatur harga pembelian beras. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperluas intervensi pemerintah ke transaksi perdagangan umum.
Sebelumnya, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi acuan pembelian beras oleh pemerintah maupun badan usaha tertentu. Namun, melalui aturan baru itu, pelaku usaha juga diminta membeli beras dengan harga yang ditetapkan.
Dipo menilai pemerintah seharusnya berhati-hati dalam memperluas pengaturan harga. Ia mengingatkan, intervensi melalui regulasi berisiko tidak efektif apabila persoalan mendasar di pasar belum diselesaikan.
“Jangan sampai ini tumpul ke atas. Pemerintah mungkin tidak bisa mengontrol harga pasar, akhirnya mencoba melalui regulasi. Tetapi menurut saya, ini bukan langkah yang tepat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, persoalan pangan berpotensi semakin berat karena daya beli masyarakat juga sedang melemah. Kenaikan harga beras, cabai, telur, dan daging ayam menjadi keluhan yang dirasakan langsung oleh rumah tangga.
Dipo meminta pemerintah tidak menjadikan momentum ini sebagai sekadar persoalan angka inflasi atau klaim swasembada pangan. Pemerintah perlu membaca kondisi riil masyarakat dan mengambil langkah antisipasi sebelum kenaikan harga semakin menekan konsumsi.
“Intinya, inflasi pangan masih tinggi, harga beras masih tinggi, dan masa tanam juga terlambat. Kemungkinan besar harga beras dan cabai akan naik satu hingga dua bulan ini,” kata Dipo.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup diukur dari besarnya cadangan beras atau klaim swasembada, melainkan dari kemampuan pemerintah menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus melindungi petani.