Gerindra Tepis Amnesti untuk Hasto Sebagai Balas Jasa Dukungan dari PDIP ke Presiden
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad/Iconomics
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis soal pemberian amnesti kepada terpidana kasus suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dengan dukungan yang diberikan PDIP kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, kata Dasco, jauh sebelum pengumuman pemberian amnesti untuk Hasto maupun gelaran Kongres ke-6 PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah beberapa kali menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilai baik.
“Saya pikir tidak ada kaitannya (pemberian amnesti),” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (03/08/2025).
Ditambah lagi, jauh sebelum itu juga Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP telah memberikan banyak saran dan masukan ke pemerintahan Prabowo.
“Dalam beberapa pertemuan bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas,” kata dia.
Dukungan yang diberikan PDIP kepada pemerintahan Presiden Prabowo, kata tentunya harus disambut dengan baik, meski tak menutup ruang untuk memberikan kritik yang konstruktif pula terhadap jalannya pemerintahan.
“Nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya,” beber dia.
Tak hanya dari PDIP, Dasco menyebut dukungan hingga masukan yang konstruktif sedianya juga diperlukan dari partai-partai politik lainnya demi memaksimalkan program-program yang dicanangkan pemerintah.
Pada Kamis (31/07/2025), Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada agenda Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.
Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.
“Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali.
Pada Sabtu (02/08/2025), Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro-rakyat.
Walaupun tidak berada di dalam Kabinet Merah Putih, dia mengatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tidak akan menjadi oposisi.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati dalam keterangan yang diterima.
Hal itu diungkapkan terkait sikap PDIP berdasarkan hasil Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali.
Meski mendukung Prabowo, menurut dia, PDIP akan tetap bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Dia mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
