Ada Dugaan Korupsi di DJP, 5 Orang Dicekal ke Luar Negeri oleh Kejagung
Gedung Direktorat Jenderal Pajak/Tirto
Kasus dugaan korupsi yang menyeret oknum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI kian memanas. Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengambil langkah tegas yakni mencegah lima orang saksi bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi kewajiban pembayaran pajak perusahaan/wajib pajak periode 2016-2020.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan permintaan pencekalan tersebut.
”Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak,” kata Anang di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Siapa Saja yang Dicekal?
Lima orang yang kini berstatus saksi dan dilarang melenggang ke luar negeri adalah Mantan Direktur Jenderal Pajak KD, BNDP, HBP, KL, dan VRH.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mengonfirmasi langkah pencegahan ini. Pencegahan berlaku mulai dari 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 atau selama enam bulan ke depan.
Alasan pencekalan? Singkat dan jelas: Dugaan Korupsi
Sebelum permintaan pencekalan ini diumumkan, tim Kejagung sudah bergerak cepat. Pada Senin (17/11/2025), mereka telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Kapuspenkum Anang Supriatna saat itu mengonfirmasi tindakan tersebut sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pegawai DJP Kemenkeu ini.
Meskipun Anang masih enggan membeberkan detail lokasi penggeledahan maupun duduk perkara kasus korupsi ini, ia memastikan satu hal, yakni kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.
Hal ini mengisyaratkan bahwa Kejagung kini tengah mengumpulkan bukti kuat terkait praktik culas yang diduga merugikan negara dari sektor perpajakan.
