Pemerintah Hadir untuk UMKM, Mulai Hapus Tagih Utang hingga Pendampingan Ekspor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama ini telah dilakukan salah satu inisiatif yakni hapus utang dan hapus tagih sebagai keberpihakan kepada UMKM, dan dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen Pemerintah kepada masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025.

Ia juga menuturkan Pemerintah akan memberikan subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi yang diambil pelaku UMKM apabila mereka berusaha di sektor padat karya, seperti tekstil maupun garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lain-lain. Hal ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor.

“Saya mengapresiasi inisiatif BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook ini yang melibatkan lebih dari seribu UMKM karena sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta pemberantasan kemiskinan,” kata Menko Airlangga.

Sebagai bentuk dukungan ekspor oleh UMKM, Pemerintah telah memiliki berbagai strategi yakni antara lain membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional termasuk untuk UMKM, kemudian mendukung dari sisi pembiayaan semisal pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.

Pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor, serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi. Selanjutnya juga memberikan fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor.

Selain itu, juga telah dilaksanakan program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti pemberdayaan sertifikat tanah untuk rakyat, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal, yang telah membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.

Terdapat juga berbagai program yang dicetuskan Pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang diharapkan akan mendorong demand side UMKM dalam negeri. Program-program tersebut akan dilanjutkan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

“Saya berharap UMKM dapat tumbuh, dan dari kantor Kemenko Perekonomian nanti akan minta dari BRI untuk Top 20 dari UMK yang akan kita bina terus (bekerja sama) dengan Kementerian UMKM, agar bisa dinaikkan kelasnya. Setiap tahun minimal kita harapkan ada 20 (UMK) yang bisa graduasi jadi usaha menengah yang tangguh,” kata Menko Airlangga.