Perkembangan Vaksinasi dan Penanganan PPLN

Vaksinasi dosis-1 sebesar 81,7% secara nasional, dengan jumlah 256 kabupaten/kota yang telah mencapai di atas 70% untuk cakupan dosis-1 Umum dan 60% cakupan dosis-1 Lansia. Sementara, laju rata-rata vaksinasi dalam seminggu terakhir adalah 766.830 dosis/hari. Vaksinasi Dosis Primer Lengkap ditargetkan selesai pada kuartal II – 2022, dengan target vaksinasi harian sebesar 1,2 juta/hari. Mengenai pelaksanaan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) direncanakan akan dimulai pada 12 Januari 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan vaksin Booster yang sudah mendapatkan EUA dari BPOM yaitu vaksin Sinovac/CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax. Berdasarkan hasil kajian, booster itu akan diberikan pada sasaran usia 18 tahun ke atas.

Menko Airlangga juga menambahkan bahwa untuk Vaksin Merah Putih, sudah ada beberapa yang masuk pada tahap uji coba, seperti vaksin Unair-Biotis, serta vaksin BUMN-Baylor. Lalu, terkait perkembangan Vaksin Nusantara tentunya akan terus didorong, dan ini diterapkan di RS, tetapi implementasinya agak berbeda karena berbasis pelayanan dalam bentuk imunoterapi untuk meningkatkan imunitas.

Terkait kebijakan perjalanan luar negeri, Menko Airlangga mengatakan bahwa tambahan kasus aktif yang terjadi belakangan ini sebagai besar berasal dari Pelaku Perjalananan Luar Negeri (PPLN) atau imported cases. Sebanyak 5%-10% PPLN sejak akhir Desember 2021 terkonfirmasi positif, sekitar 70% kasus baru berasal dari Jawa-Bali, dan sekarang masih ada sekitar 29% PPLN karantina di hotel.

Penambahan kasus dari PPLN sangat signifikan di daerah pintu masuk PPLN, antara lain di Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, sehingga hal ini mempengaruhi penilaian level PPKM di Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi Entry Point. Beberapa daerah yang menjadi Entry Point antara lain untuk Bandar Udara di Bandara Soekarno Hatta, Juanda dan Sam Ratulangi. Sedangkan untuk Pelabuhan Laut di Batam, Tanjung Pinang dan Nunukan, serta untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Entikong dan Motaain NTT.

“Akan dilakukan pemisahan data antara kasus PPLN (imported cases) dengan kasus penularan di dalam negeri (transmisi lokal), sebagai dasar dalam penetapan Level PPKM. Ada treatment khusus, misalnya di pintu masuk bandara dan pelabuhan. Catatan kasus PPLN akan dipisahkan dengan kenaikan kasus lokal/ wilayah. Jadi misalnya yang terjadi di Bandara Soetta dan RSPI Sulianto Saroso (untuk PPLN), secara khusus akan berbeda dengan kenaikan kasus di Jakarta pada umumnya,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga akan melakukan pengintegrasian Sistem Monitoring PPLN, sejak informasi awal kedatangan dari Imigrasi (Kemenkumham), Karantina (Aplikasi Monitoring Karantina Presisi POLRI), hingga selesai atau keluar dari tempat karantina.