AMRO Rekomendasikan Sejumlah Kebijakan untuk Indonesia, Dari Fiskal, Moneter hingga BUMN
AMRO merekomendasikan sejumlah kebijakan kepada pemerintah Indonesia agar perekonomian Indonesia tetap solid dan prudent.
AMRO memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% pada tahun 2026. Hal ini didukung oleh konsumsi domestik yang tangguh dan aktivitas investasi yang kuat, dan didukung oleh pengeluaran pemerintah untuk program-program prioritas.
“Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan berbagai tantangan di dalam negeri, harga energi global yang tinggi dalam jangka panjang dan arus modal yang bergejolak membebani prospek Indonesia,” kata Kepala Grup dan Ekonom Utama AMRO, Ravi Balakrishnan dalam keterangannya.
“Inisiatif kebijakan pemerintah mengatasi kebutuhan pembangunan yang penting. Mencapai hasil yang diinginkan akan membutuhkan desain kebijakan yang dikalibrasi dengan cermat dan implementasi yang efektif, didukung oleh komunikasi yang jelas dan konsisten serta koordinasi yang erat antar lembaga. Mempertahankan kemampuan bank sentral untuk fokus pada stabilitas makroekonomi dan keuangan juga akan sangat penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan, sesuatu yang mendasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Ravi menjelaskan.
AMRO memproyeksikan inflasi rata-rata tahunan akan naik menjadi 3,4% pada tahun 2026, tetap berada dalam kisaran target inflasi resmi. Tekanan inflasi dapat meningkat karena harga energi yang lebih tinggi, efek El Niño yang kuat terhadap produksi komoditas pertanian utama, dan dampak tertunda dari depresiasi rupiah. Dalam skenario yang lebih buruk, faktor-faktor ini dapat untuk sementara mendorong inflasi di atas kisaran target dalam beberapa bulan mendatang.
Sebagaimana yang telah disampaikan, AMRO memberikan sejumlah rekomendasi yang mengarah untuk kebijakan fiskal, moneter, penguatan sektor jasa keuangan dan reformasi tata Kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pertama, AMRO merekomendasikan pemerintah harus memastikan keberlanjutan fiskal. Keberlanjutan ini membutuhkan strategi dua arah yaitu meningkatkan mobilisasi pendapatan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran.
Dalam kebijakan ini, AMRO merekomendasikan pentingnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran, rasionalisasi berkelanjutan pengeluaran non-prioritas, dan efisiensi yang lebih besar dalam program prioritas akan membantu menciptakan ruang fiskal untuk bantuan sosial dan investasi infrastruktur. Pemerintah juga harus melakukan perbaikan lebih lanjut dalam administrasi dan kepatuhan pajak, bersama dengan langkah-langkah untuk memperluas basis pajak dan memperkenalkan sumber pendapatan baru, akan memperkuat mobilisasi pendapatan domestik. Sesuai rencana, batas defisit 3% harus dipertahankan, mengingat perannya dalam menopang stabilitas makro-keuangan selama dua dekade terakhir.
Kedua, AMRO merekomendasikan agar kebijakan moneter harus tetap fokus pada stabilitas rupiah dan harga, didukung oleh komunikasi yang jelas dan manajemen cadangan yang bijaksana. Memperkuat kepercayaan investor dan menarik arus masuk modal yang berkelanjutan akan membutuhkan tindakan kebijakan yang kredibel dan terkoordinasi di seluruh lembaga sektor publik. Implementasi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan harus melindungi kemampuan Bank Indonesia untuk fokus pada mandat stabilitas intinya.
Ketiga, AMRO merekomendaiskan kebijakan inklusi keuangan harus terus melengkapi upaya untuk memperluas akses dan literasi keuangan dengan infrastruktur kredit yang lebih kuat dan praktik pemberian pinjaman yang bertanggung jawab. Implementasi reformasi pasar modal yang konsisten, bersamaan dengan pendalaman pasar uang domestik dan pasar valuta asing yang berkelanjutan serta penguatan infrastruktur pasar, akan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendukung akses dan efisiensi pasar yang lebih luas.
Keempat, AMRO merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang akan membutuhkan reformasi dalam tata kelola BUMN, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan gugus tugas debottlenecking yang baru, kebijakan berorientasi pasar dan upaya untuk meningkatkan kemudahan berbisnis harus dipertahankan dan diperkuat. Pembentukan Danantara menawarkan peluang untuk mendukung prioritas pembangunan negara. Mewujudkan manfaat ini akan membutuhkan kerangka tata kelola yang kuat, mandat yang jelas, tanggung jawab kelembagaan yang jelas, dan laporan keuangan yang transparan.
