BUMN Wujudkan Hilirisasi yang Dicanangkan Presiden Jokowi

0
389
Reporter: Maria Alexandra Fedho

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerjemahkan berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo, salah satunya hilirisasi pada industri mineral dan batubara (minerba), terutama pada batubara dan nikel.

Kebijakan Kementerian BUMN melakukan inovasi model bisnis dalam industri ini, sekaligus meningkatkan value chain nikel Nusantara yang berlimpah bertujuan untuk memanfaatkan keuntungan sekaligus membangun industri baterai lithium di dalam negeri.

Kebijakan itu disambut investor asing dengan bergabungnya dua perusahaan produsen electric vehicle (EV) Battery untuk kendaraan listrik terbesar dunia dalam proyek investasi senilai US$20 miliar lebih untuk pengembangan rantai pasokan nikel di Tanah Air.

Sebelumnya, Mining Industri Indonesia (MIND ID) sebagai Holding BUMN Industri Minerba telah menuntaskan transaksi pembelian 20% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI) yang merupakan perusahan yang memiliki aset nikel terbaik dan terbesar di dunia.

Pembelian saham PT VI oleh MIND ID sesuai dengan mandat BUMN untuk mengelola cadangan mineral strategis Indonesia dan juga hilirisasi industri pertambangan nasional. Terutama nikel domestik sehingga akan menghasilkan produk domestik nilai ekonomis hingga 4 sampai 5 kali lipat lebih tinggi dari produk hulu.

Baca Juga :   Dapat PMN Rp10 Triliun, Erick Thohir Minta PLN Bangun Infrastruktur Listrik ke Desa

Di industri batubara, BUMN melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gasifikasi batubara. Proyek ini dilakukan di proyek gasifikasi batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Proyek gasifikasi batubara itu dilakukan dengan melibatkan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI). Proyek itu dapat mengurangi subsidi LPG sebesar Rp7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

“Ini yang saya rasa mengapa Pak Jokowi sekarang mendorong lagi hilirisasi diteruskan. Pak Jokowi juga akan mendorong lagi, bisa tidak kita swasembada gula di tahun 2030. Bisa tidak gula jadi etanol,” kata Erick dalam keterangan resminya.

Etanol adalah pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan lainnya.

Indonesia telah menjadi negara pengimpor bahan bakar minyak (BBM) sejak 1993. Kondisi itu, kata Erick, disiasati oleh Presiden Jokowi dengan kekuatan policy negara Indonesia.

Baca Juga :   Erick Thohir: Siapapun Pemimpinnya ke Depan, Indonesia Butuh Solusi

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan subsidi untuk masyarakat seperti subsidi BBM. Kebijakan subsidi itu untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama di pedesaan.

Terakhir, belum lama ini merevisi harga Pertalite yang turun dari Rp13.900 menjadi Rp12.800. “Ini yang kita lihat juga kenapa pemerintah tetap hadir. Pemerintah tetap mensubsudi. Yang namanya solar, pemerintah masih mensubsidi Rp6.500 per liter. Bahkan kalau kita lihat Pertamax dan Pertalite itu masih disubsidi juga Rp1.000,” kata Erick.

Leave a reply

Iconomics