Dari Hutama Karya Hingga Inka, Komisi VI Menyetujui PMN Tahun 2025 Sebesar Rp44,24 Triliun

0
41

Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu malam (10/7) menyetujui usulan Penyeratan Modal Negara [PMN] tahun 2025 untuk 16 perusahaan BUMN.

“Dari 9 fraksi, hampir semuanya menerima secara penuh kecuali beberapa catatan, ada yang tidak diterima secara penuh,” ujar Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji.

Ke-16 BUMN penerima PMN tahun 2025 tersebut adalah:

  1. PT Hutama Karya sebesar Rp13.868.000.000.000 dalam rangka melanjutkan pembangunan JTTS fase 2 dan 3.
  2. PT Asabri sebesar Rp3.610.000.000.000 dalam rangka perbaikan permodalan.
  3. PT Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp3.000.000.000.000 dalam rangka program listrik desa
  4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) sebesar Rp3.000.000.000.000 untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IJP KUR.
  5. PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar Rp2.500.000.000.000, dalam rangka pengadaan kapal baru.
  6. PT Biofarma sebesar Rp2.212.000.000.000 dalam rangka  fasilitas capital expenditure baru.
  7. PT Adhi Karya Tbk sebesar Rp2.096.000.000.000 dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
  8. PT Wijaya Karya Tbk sebesar Rp2.000.000.000.000 dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
  9. PT Len Industri sebesar Rp2.000.000.000.000 dalam rangka modernisasi peralatan produksi dan peningkatan kapasitas produksi.
  10. PT Danareksa sebesar Rp2.000.000.000.000 dalam rangka pengembangan usaha. Dengan catatan Fraksi PDI-Pejuangan menolak PMN untuk PT Danareksa.
  11. PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp1.800.000.000.000 dalam rangka pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
  12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) sebesar Rp1.624.000.000.000 dalam rangka modal kerja program Cadangan Pangan Pemerintah.
  13. PT Pembangunan Perumahan Tbk sebesar Rp1.563.000.000.000 dalam rangka penyelesaian proyek tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
  14. Perum Damri sebesar Rp1.000.000.000.000 dalam rangka penyediaan bus listrik. Catatan: PDI-Perjuangan menyetujui Rp500 miliar untuk pengadaan bis listrik dan Rp500 miliar bis diesel di jalur perintis.
  15. Perum Perumnas sebesar Rp1.000.000.000.000 dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan. Dengan catatan, PDI Perjuangan menolak alokasi PMN ini.
  16. PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuata kereta KRL.
Baca Juga :   Alami Pembengkakan Biaya, Komisi VI Akan Dalami PMN ke Kereta Cepat Tahun Ini

 

Leave a reply

Iconomics