Disebut Sukses Jadi Lumbung Pangan dan Jaga Lahan Pertanian, Ini Cerita Wagub Jatim

0
354
Reporter: Kristian Ginting

Gempuran pembangunan infrastruktur tampaknya berbanding lurus dengan menyusutnya lahan pertanian di Indonesia. Itu sebabnya, mengawasi secara ketat alih fungsi lahan pertanian penting untuk dilakukan, ditambah ancaman krisis pangan global terus membayangi.

Berdasarkan fakta itu, kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Jan S. Maringka, pihaknya menggandeng berbagai pihak terutama aparat penegak hukum untuk mengawasi secara ketat alih fungsi lahan pertanian itu. Karena dampaknya sangat buruk di masa mendatang, maka Kementan secara tegas menolak alih fungsi lahan itu.

Provinsi Jawa Timur disebut punya kisah sukses menjadi lumbung pangan di Indonesia. Juga kemampuan provinsi ini mempertahankan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Benarkah?

Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, ada 2 hal penting terkait dengan pertanian yakni lahan dan sumber daya manusia (SDM). Soal lahan, misalnya, masalahnya adalah alih fungsi. Itu sebabnya, untuk mengendalikan alih fungsi itu, Provinsi Jawa Timur membentuk Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan Perda Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Baca Juga :   Resmikan Kantor Baru di DIY, OJK Tegaskan Pengawasan Harus Dibarengi Peningkatan Kesejahteraan

“Dalam hal penegakan hukumnya, kita bersinergi dengan aparat penegak hukum kepolisian dan Satpol PP,” tutur Emil di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Sedangkan masalah SDM, kata Emil, berhubungan dengan produktivitas. Pada umumnya, produktivitas bisa dicapai apabila kesejahteraan (SDM) petani itu terpenuhi.

“Di Jawa Timur ini menarik dan unik. Tingkat penganggurannya itu rendah karena sepertiga penduduknya bertani. Tapi, tingkat kemiskinannya di beberapa kabupaten/kota bisa mencapai 2 digit. Ini menarik,” ujar Emil.

Kendati Jawa Timur disebut punya kisah sukses mengendalikan alih fungsi lahan itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), lahan pertanian di provinsi itu menyusut setiap tahunnya. Untuk 2020, misalnya, luas lahan panen padi mencapai sekitar 1.754.380,30 hektare. Lalu, pada 2021, luas lahan panen padi turun menjadi 1.747.481,20 hektare dan turun lagi menjadi 1.693.211,00 hektare pada 2022.

“Alih fungsi lahan pertanian tidak bisa terhindari dari daerah yang sedang membangun infrastruktur,” ujar Emil.

Untuk diketahui, data BPS Jawa Timur menunjukkan hasil panen padi pada 2022 masih cukup besar dengan 9,69 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,79 juta ton GKG. Pada 2023, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan produksi padi meningkat drastis menjadi 10,5 juta ton GKG.

Baca Juga :   Mendag: Impor untuk Memastikan Harga Bahan Pokok Terkendali

Kementerian Pertanian mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan dengan tema Sinergi APIP dan APH Mengawal Program Pertanian dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Provinsi Jawa Timur pada 11 Mei 2023.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 200 peserta. Dan, dari peserta itu, hadir beberapa tokoh antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Profesor Nurhasan Ismail dari Universitas Gadjah Mada, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur J. Devy Sudarso, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Abul Chair dan lain-lain.

 

 

 

 

 

 

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics