Jokowi: Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Masih Dikalkulasi

Presiden Joko Widodo memastikan belum memutuskan apapun terkait dengan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah disebut masih perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebelum akhirnya mengambil keputusan.

“Semua masih dikalkulasi, dan hari ini akan disampaikan kepada saya, mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya,” kata Jokowi dalam keterangan resminya di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jumat (2/9).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM senilai Rp 600 ribu kepada masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan tersebut. Dengan adanya bantuan tersebut, daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik, khususnya untuk pembelian BBM.

“Tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk 4 bulan, tadi diserahkan untuk 2 bulan di depan, sudah diserahkan, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir mengatakan, pihaknya menyayangkan jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena itu, pemerintah diminta berani melakukan terobosan untuk menekan inflasi bila kenaikan BBM bersubsidi itu dilaksanakan.

Menurut Hafisz, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang tengah berjuang dalam situasi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Harusnya meringankan beban rakyat, caranya mengendalikan harga BBM untuk rakyat. Dengan kata lain, memberikan tambahan subsidi BBM untuk rakyat miskin sebesar Rp 11,2 triliun,” kata Hafisz.

Hafisz mengatakan, seharusnya pemerintah dapat fokus pada pembenahan sektor pangan. Upaya tersebut dipandang lebih konkret daripada harus mengambil keputusan dengan menaikan harga BBM bersubsidi.

“Fokus kepada ketahanan pangan karena dunia akan mengarah ke sana pasti. Jangan belok-belok bicara pensiunan menjadi beban negara, itu menyakitkan orang tua kita semua,” kata Hafisz.