Kementerian BUMN Sedang Kaji Solusi Dugaan Korupsi Asabri

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mengkaji solusi atas dugaan korupsi yang terjadi di PT Asabri (Persero). Kementerian pun belum bisa memberikan rekomendasi apapun untuk menyelesaikan masalah yang menjerat Asabri.

Karena itu, kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk meneliti kondisi Asabri yang sudah terjadi sejak lama itu. “Ini sedang kita kaji, sedang kita lihat. Karena nilainya (kerugian) kan bergerak terus,” kata Kartika di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).

Kartika menuturkan, penyelesaian Asabri akan berbeda dengan skandal asuransi seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Apalagi Asabri merupakan asuransi sosial, sedangkan Jiwasraya merupakan asuransi privat atau business to business (B2B).

Menurut Kartika, opsi menarik investor seperti halnya solusi Jiwasraya dinilai tidak sesuai jika diterapkan dalam penanganan masalah Asabri. Soalnya sifat perusahaan sebagai asuransi sosial. Karena itu, Kementerian BUMN bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD akhir pekan ini membahas masalah Asabri.

Karena masalah ini, Kartika memastikan perombakan direksi pada PT Asabri dipastikan akan terjadi tahun ini. Kendati begitu, Kartika belum mau menjelaskan tanggal perombakan dan apakah perombakan akan meliputi seluruh direksi atau tidak.

Dalam kasus ini, dugaan korupsi di perusahaan yang mengelola dana proteksi finansial bagi prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan ini diperkirakan mencapai Rp 10 triliun. Kerugian tersebut diakibatkan oleh merosotnya nilai aset saham perusahaan pada 14 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun berjalan 2019.