Mendorong Peran BPD Secara Strategis Topang Ekonomi Daerah, Ini Alasannya
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mendorong bank pembangunan daerah (BPD) untuk berperan secara strategis menopang ekonomi daerah.
Hal itu penting mengingat meningkatnya tekanan fiskal, dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD). Soal ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, BPD menjadi salah satu indikator penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Luthfi, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, apalagi dengan jumlah penduduk Jateng yang mencapai 38 juta, dan wilayah yang luas.
“Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” kata Luthfi sebagai pembicara utama dalam seminar nasional yang digelar Asbanda bersama Bank Jateng bertemakan Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah pada 17 April lalu.
Keterbatasan fiskal, kata Luthfi, menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Kontribusi anggaran dari pusat dinilai belum cukup, sehingga perlu mencari sumber pembiayaan alternatif seperti investasi.
“Lebih dari 80% pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak,” ujar Luthfi.
Sementara itu, Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo menambahkan, BPD harus bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Kondisi fiskal yang terbatas mendorong peran BPD yang cenderung administratif.
Karena itu, kata Agus, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, dan penggerak ekonomi regional. BPD disebut tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah.
“BPD harus naik kelas. Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” tambah Agus.
Selain itu, kata Agus, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah. Untuk itu, BPD perlu mengoptimalkan inovasi pembiayaan, dan skema pinjaman daerah, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” kata Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menuturkan, penurunan TKD menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Bambang melanjutkan, tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020, dan berlanjut hingga 2026. Untuk itu, BPD dinilai harus mampu membantu pemerintah daerah dalam menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan masyarakat.
Masih kata Bambang, pihaknya berharap forum yang diselenggarakan dapat melahirkan solusi konkret dalam memperkuat kontribusi BPD terhadap pembangunan nasional.
“Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama. Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri,” kata Bambang.
Sebagai informasi, seminar juga diisi dengan pembicara lain yakni Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Adriyanto, dengan materi “Delapan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Kinerja Daerah Terkait Program Prioritas”.
Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri Siti Chomzah yang membawakan materi “Pengalihan TKD ke Belanja Pusat untuk Program Prioritas agar Efektif dan Berdampak”. Dan, dan Pemimpin Redaksi Majalah Infobank Eko B. Supriyanto yang memberikan perspektif bertajuk “Mengatur Ulang Kehati-hatian: BPD, BMPK, dan Dilema Fiskal Daerah”.
