Otorita IKN Optimistis Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Selesai Tahun Ini
Dialog FMB9 yang mengangkat tema ‘Geliat IKN Menyongsong Masa Depan’, Senin (6/3).
Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur terus dipacu. Otorita IKN optimistis pembangunan sejumlah infrastruktur dasar akan selesai pada tahun 2023 ini.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Silvia Halim, menyebutkan progres pembangunan Bendungan Sepaku, misalnya sudah mencapai 84 persen.
“Saya sebagai orang baru yang pertama kali melakukan kunjungan ke sana juga sudah melihat, eh sudah jadi. Jujur melihat kegiatan yang sudah terjadi sudah sangat impress,” ujarnya dalam Dialog FMB9 yang mengangkat tema ‘Geliat IKN Menyongsong Masa Depan’, Senin (6/3).
Silvia adalah mantan Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN pada Februari 2023 lalu.
Menurutnya, dalam beberapa minggu terakhir, Bendungan Sepaku juga terlihat sudah mencapai tahap akhir dan direncanakan akan selesai pada April 2023. Setelah itu, persiapan infrastruktur air bersih selanjutnya akan dilakukan.
“Tak hanya bendungan saja, jaringan pipa dari sungai Sepaku juga sudah mencapai 87 persen,” ungkap Silvia. Hal tersebut, tambahnya, mengindikasikan bahwa infrastruktur dasar sudah terbangun dengan baik.
Begitu juga dengan hunian bagi 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Saat ini sudah ada 47 tower yang sedang disiapkan bagi mereka yang masuk dalam prioritas 1 untuk dipindahkan.
“Dalam membangun hunian ini kita juga melibatkan swasta dengan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) sejumlah 184 tower,” sebutnya.
Pengamat Kebijakan Publik yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2014-2015, Andrinof Chaniago menilai fokus pemerintah saat ini pada kawasan inti sangat penting untuk perencanaan wilayah yang lebih luas.
“Untuk kawasan inti, saya sih yakin 4 tahun sudah selesai. Karena ini sumber biayanya pasti, yaitu APBN. Kalau dana APBN ditaroh rata-rata Rp25 triliun per tahun, ya 5 tahun saya rasa itu (pembangunan-red) tuntas ya,” ujarnya.
Menurutnya, melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan kesediaan infrastruktur dasar. Sehingga ketika pembangunan kawasan sekitarnya di kemudian hari dapat dilakukan dengan cepat.
“Ini perlu dipahami oleh pemprov dan kabupaten untuk melihat potensi daerah mereka dan merencanakan pembangunan kota. Hal ini akan membantu pengembangan kota baru dan kawasan sekitarnya seperti Samarinda, Sangata, Balikpapan, Tenggarong, Penajam dan kota baru lainnya,” sebut dia.
Andrinof pun menekankan pentingnya peran investor dalam membangun kota keseluruhan. Akan tetapi, dia menegaskan, pemerintah harus memegang kendali arah kota agar tetap ramah lingkungan dan tidak melenceng dari rencana pengembangan yang telah disusun.
Mitigasi Bencana
Sebagai representasi dari identitas, sejarah, dan budaya Indonesia di masa yang akan datang, pembangunan IKN harus mempertimbangkan aspek keamanan, termasuk dari ancaman bencana yang melanda.
Silvia pun menekankan bahwa pemerintah telah mengembangkan strategi mitigasi bencana yang berfokus pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Termasuk untuk menghadapi isu perubahan iklim yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia.
“Perubahan iklim ini sebuah keniscayaan dan sebuah kewajiban dalam membangun sebuah kota. Dalam hal ini salah satu parameter dalam membangun IKN adalah weather proofing,” paparnya.
Dia pun memastikan bahwa sebelum melakukan pembangunan, pemerintah sudah melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul lainnya, seperti bencana alam, longsor hingga banjir.
“Maka dari itu, infrastruktur yang digunakan untuk membangun IKN telah dipastikan tangguh untuk menghadapi ancaman tersebut,” tutupnya.
