Pemerintah Berambisi dalam 10 Tahun Seluruh Pembangkit Listrik Gunakan EBT, Diapresiasi IESR, Tetapi Tak Sinkron dengan RUPTL
Ilustrasi PLTS/ESDM
Pemerintah berambisi untuk melakukan percepatan transisi energi dari fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Meski diapresiasi oleh lembaga kajian energi, tetapi ambisisi ini tak selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang diumumkan Mei lalu.
Presiden Prabowo Subianto berbicara penuh semangat saat menyampaikan pidato RUU tentang APBN dan Nota Keuangan 2026 di DPR RI, Jumat petang (15/8).
Dari delapan program prioritas pemerintah pada 2026, satu diantaranya adalah ketahanan energi. Selain berjanji meningkatkan produksi minyak dan gas serta harga energi yang terjangkau, Prabowo menyatakan mempercepat transisi ke energi bersih.
Bahkan Prabowo mengatakan dalam waktu 10 tahun ke depan seluruh pembangkit listrik di Indonesia menggunakan energi baru dan terbarukan.
“Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat,” kata Prabowo.
“Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi visi presiden sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi, meninggalkan ketergantungan pada energi fosil, dan beralih ke energi terbarukan.
Namun, IESR juga mengingatkan bahwa target tersebut perlu didukung oleh rencana teknis dan kebijakan yang konkret.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai sekitar 3.800 GW. Dengan pemanfaatan yang optimal, target 100% energi terbarukan di sektor kelistrikan bahkan dapat tercapai pada 2040, meski tantangannya tidak kecil. Fabby menambahkan, pada tahap awal, pemanfaatan PLTS perlu diperbesar.
“Visi Pak Prabowo menunjukkan niat dan tekad yang besar bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi. Namun, visi ini harus segera diterjemahkan ke dalam rencana teknis dan peta jalan yang jelas oleh para menteri pembantu Presiden,” kata Fabby, Sabtu (16/8).
Kajian IESR menunjukkan Indonesia memiliki potensi energi surya antara 3,3 TWp hingga 20 TWp, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik andal bagi 5.500 desa yang belum memiliki akses listrik memadai, mengoptimalkan potensi 655 GW PLTS atap di bangunan rumah seluruh Indonesia dan memanfaatkan 300 GW potensi PLTS terapung di perairan nasional.
Untuk itu, IESR merekomendasikan pada tahap awal percepatan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi pilihan yang paling strategis. Pemanfaatan PLTS atap dinilai sebagai cara tercepat dan termurah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi, khususnya terkait kuota PLTS di sistem kelistrikan, serta peninjauan kembali pemberlakuan Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM.
“Jika langkah regulasi ini segera diambil, akselerasi energi terbarukan dapat dimulai dari sekarang, membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Fabby.
Ambisi Tak Sejalan dengan RUPL
Namun, ambisi pemerintah ini tak sinkron dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
RUPTL yang diumumkan pemerintah pada Mei lalu itu memang didominasi oleh EBT.
Dari 69,5 Gigawatt (GW) rencana pembangunan pembangkit baru, sebanyak 61% diantaranya adalah energi baru dan terbarukan (EBT).
Walaupun mayoritas adalah EBT, tetapi RUPTL yang baru ini masih merencanakan pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara yang baru, yaitu sebesar 6,3 GW.
Adapun rincian rencana pembangunan pembangkit baru pada 2025-2034 adalah sebesar 42,6 GW (61%) energi baru dan terbarukan yang terdiri atas surya 17,1 GW; air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 MW dan nuklir 0,5 GW.
Kemudian, storage sebesar 10,3 GW (15%) yang terdiri atas baterai 6,0 GW dan PLTA Pumped Storage 4,3 GW.
Sementara pembangkit berbahan bakar fosil sebesar 16,6 GW (24%), yang terdiri atas gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.
