Kementerian ESDM Luncurkan RUPTL yang Baru, Masih Ada Penambahan Pembangkit Berbahan Bakar Batubara
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai RUPTL 2025-2034, Senin (26/5).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai pedomaan dalam implementasi ketersediaan tenaga listrik dalam 10 tahun ke depan.
Dari 69,5 Gigawatt (GW) rencana pembangunan pembangkit baru, sebanyak 61% diantaranya adalah energi baru dan terbarukan (EBT).
Walaupun mayoritas adalah EBT, tetapi RUPTL yang baru ini masih merencanakan pembangunan pembangkit berbahan bakar batubara yang baru, yaitu sebesar 6,3 GW.
Meski demikian, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih konsisten untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi non fosil, sesuai dengan kesepakatan dalam Paris Agreement.
“Jadi, kalau teman-teman media bertanya kepada saya tentang konsistenkah pemerintah mendorong energi baru dan terbarukan sebagai bentuk dari transisi energi, ya ini. Jadi, kita konsisten,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5).
Adapun rincian rencana pembangunan pembangkit baru pada 2025-2034 adalah sebesar 42,6 GW (61%) energi baru dan terbarukan yang terdiri atas surya 17,1 GW; air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 MW dan nuklir 0,5 GW. Energi nuklir rencananya akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan.
Kemudian, storage sebesar 10,3 GW (15%) yang terdiri atas baterai 6,0 GW dan PLTA Pumped Storage 4,3 GW.
Sementara pembangkit berbahan bakar fosil sebesar 16,6 GW (24%), yang terdiri atas gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.
Bahlil mengatakan rencana pembangunan pembangkit ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu 2025-2029 sebesar 27,9 GW dan 2030-2034 sebesar 41,6 GW.
“Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi, konsumsi listrik per kapita kita, sudah kita hitung secara saksama,” ujar Bahlil.
Untuk lima tahun pertama (2025-2029), pada 2025 akan dibangun 5 GW; tahun 2026 sebesar 4 GW, 2027 sebesar 7 GW, tahun 2028 sebesar 6 GW, dan 2029 sebesar 5,6 GW.
“Kami tidak boleh membangun di luar dari apa yang sudah direncanakan dan ini sudah kami paraf dan teken bersama-sama dengan PLN. Pemerintah enggak boleh arogan kepada PLN, tetapi PLN enggak boleh membuat gerakan tambahan di luar daripada apa yang disepakati. Dan ini kalau terjadi, maka siap-siap aparat penegak hukum untuk periksa kita semua. Supaya enggak boleh ada gerakan tambahan, baik pemerintah maupun PLN harus tertib untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Karena ini sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden dan juga sudah kita diskusikan secara mendalam dengan tim PLN,” jelas Bahlil.
Selain membangun pembangkit baru, dalam RUPTL ini juga direncanakan pembangunan transmisi dan gardu induk. Total transmisi yang dibangun sepanjang 47.758 kilometer dan gardu induk 107.950 Mega Volt Ampere (MVA).
Investasi yang diperlukan untuk membangun pembangkit listrik selama 10 tahun ke depan, kata Bahlil, mencapai Rp2.133,7 triliun, penyaluran atau jaringan distribusi sebesar Rp565,3 triliun dan lainnya Rp268,4 triliun.
Khusus untuk pembangkit dari Rp2.133,7 triliun, sebesar Rp1.566,1 triliun dilakukan oleh swasta yang terdiri atas Rp1.341,8 triliun EBT dan Rp224,3 triliun non EBT.
Sementara PLN sendiri akan membangun pembangkit senilai Rp567,6 triliun yang terdiri atas EBT Rp340,6 triliun dan Rp227,0 triliun non EBT.
