Pemerintah Malaysia Haruskan Meta dan TikTok Bikin Strategi Cegah Konten Berbahaya Berbau SARA

Pemerintah Malaysia telah memerintahkan perusahaan teknologi Meta dan TikTok untuk memerangi atau mencegah konten berbahaya (negatif) buntut masifnya konten negatif secara daring. Berdasarkan catatan pemerintah terdapat 50 ribu konten negatif yang tersebar di berbagai media sosial termasuk Facebook (Meta) dan TikTok selama 3 bulan terakhir.

Sementara itu, catatan Komisi Komunikasi dan Multimedia dan Kepolisian Malaysia, kasus serupa mencapai 43 ribu sepanjang tahun lalu. Kendati kedua lembaga tersebut tidak menjelaskan bentuk kontennya, namun pihak berwenang merasa prihatin akan masifnya konten negatif berupa suku, ras dan antar-agama termasuk terkait keluarga Kerajaan Malaysia.

Karena perintah itu, seperti yang dilaporkan AFP pada Rabu (9/4) kemarin, Meta dan TikTok pun menghadiri pertemuan dengan Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil pada 8 April lalu untuk membahas hal tersebut.  Menteri Fahmi meminta Meta dan TikTok untuk meningkatkan upaya pencegahan atau memantau setiap muatan pesan termasuk menghapusnya terkait dengan penipuan atau perjudian ilegal.

Pernyataan pemerintah Malaysia itu mengharuskan TikTok dan Meta memberikan rencana dan strategi untuk memperbaiki secara detail serta lengkap upaya mencegah muatan konten negatif itu. Dalam pernyataan pemerintah Malaysia itu tidak disebutkan soal batas waktu atau sanksi apa yang diberikan kepada Meta dan TikTok apabila tidak memenuhi hal tersebut.

Sebelumnya, pemerintah Malaysia telah menegur Meta dan TikTok karena tidak segera menghapus konten yang dinilai berbahaya atau negatif. Pengkritik pemerintah Malayasia di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menilai langkah tersebut sebagai bentuk sensor atau membatasi kebebasan berekspresi. Dan, pemerintah tentu saja membantah hal tersebut.