Peruri Siap Laksanakan Penugasan sebagai Govtech Indonesia, Ini Alasannya
Menteri BUMN Erick Thohir/Iconomics/Dok. Kementerian BUMN
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) siap melaksanakan penugasan sebagai Government Technology (Govtech) Indonesia. Sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah, Govtech memainkan peran vital dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, menciptakan layanan publik yang berkualitas, terpercaya, dan efisien.
“Alhamdulillah Bapak Presiden (Jokowi) melalui Perpres Nomor 82 tentang Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional telah memberikan amanah kepada kami untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) prioritas,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
Menurut Erick, penunjukan Peruri sebagai Govtech Indonesia merupakan bentuk dari keberhasilan perusahaan tersebut dalam menjalankan transformasi digital beberapa tahun terakhir. Sejak meluncurkan produk digital pada 2019, Peruri mampu menunjukkan komitmen dan terus berinovasi.
Kata Erick, Peruri akan mengintegrasikan layanan prioritas milik kementerian/lembaga melalui portal pelayanan publik INA Digital. Untuk saat ini, Peruri telah berkonsolidasi dengan 15 kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, dan interoperabilitas portal pelayanan publik.
Beberapa layanan publik yang akan terintegrasi, kata Erick, mulai dari sektor layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, aparatur negara, portal pelayanan publik, satu data Indonesia, dan kepolisian. ”Ini (Govtech) adalah kerja keras dari 400 anak bangsa yang memiliki kepercayaan bahwa Indonesia bisa, maka kita para mentor mereka juga harus bisa,” ujar Erick.
Masih kata Erick, peluncuran INA Digital menandai upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Dengan adanya integrasi layanan publik, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan mudah, cepat, dan efisien.
Karena itu, kata Erick, pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan implementasi Govtech Indonesia. Kementerian BUMN akan terus bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tim koordinasi SPBE nasional, dan para pimpinan kementerian/lembaga dalam memastikan proses pengembangan Govtech Indonesia.
“Berkat dorongan dan kerja sama dari seluruh kementerian dan lembaga yang hadir alhamdulillah pada hari ini kita bisa percaya diri untuk meluncurkan langkah awal dari Govtech itu sendiri,” ujarnya.
