Wamen BUMN: PMN untuk HK di 2024 Hanya Rp 6,1, Waskita Karya Rp 12,5 T

0
172
Reporter: Rommy Yudhistira

Kementerian BUMN menyebut penyertaan modal negara (PMN) definitif kepada PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 18,6 triliun tidak sepenuhnya dipergunakan untuk proyek perusahaan tersebut. PMN tahun anggaran 2024 itu akan digunakan untuk menyelesaikan proyek jalan tol yang dipegang PT Waskita Karya (Persero).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengatakan,  jumlah PMN yang diberikan sebesar Rp 12,5 triliun untuk membantu penyelesaian proyek tol Waskita. “Yang untuk Hutama Karya murni itu Rp 6,1 triliun, itu untuk penyelesaian beberapa ruas tol di Trans Sumatera yang diharapkan selesai di 2024,” kata Tiko di Kompleks Parlemen,  Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Kementerian BUMN berencana melakukan konsolidasi BUMN Karya dengan melakukan merger. PT Hutama Karya rencananya akan digabungkan dengan PT Waskita Karya.

“Secara prinsip PT Hutama Karya mendukung program yang diinisiasi oleh pemegang saham dalam rangka penyehatan BUMN Karya,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Eka Setya Adrianto.

Baca Juga :   Pupuk Indonesia Lakukan Pendampingan kepada Petani yang Tak Kebagian Pupuk Subsidi

Namun, Eka menambahkan, rencana merger ini masih dalam pembahasan. “Terkait hal tersebut untuk saat ini masih dalam tahap pembahasan serta pengkajian lebih lanjut, dan masih menunggu arahan dari pemegang saham,” ujar Eka lagi.

Pada awal Mei lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana memangkas jumlah perusahaan BUMN Karya. Dari 9 perusahaan akan menjadi 4 perusahaan. Rencana konsolidasi ini sejalan dengan buku biru yang telah disusunnya 2 tahun lalu yang diterbitkan Boston Consulting Group (BCG).

Adapun untuk BUMN Karya yang akan dikonsolidasikan yaitu PT Hutama Karya (HK) dengan PT Waskita Karya (Waska), dan PT PP (PP) dengan PT Wijaya Karya (Wika).

“Kita sudah review sebaiknya (BUMN Karya) dari 9 jadi 4. Tanya Pak Tiko (Wamen BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo) detailnya karena dulu sudah dipaparkan dan sudah setuju. Jadi, BUMN sebaiknya ada 4, ada expertise di sini, ada gedung, jadi tidak semua palugada, sudah ada bukunya,” kata Erick Thohir.

Leave a reply

Iconomics