Ethical Politics Keluarkan Survei Kepuasan Publik Pemprov DKI Jakarta, Chico Hakim: Semua Hasil Survei Jadi Bahan Evaluasi

Survei kepuasan publik terhadap 40 Quick Wins Gubernur DKI Jakarta yang dilakukan Ethical Politics mencatat 77,73% puas dan yang menyatakan tidak puas sebesar 22,27%.

“Responden menilai kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno mampu memahami akar masalah Jakarta, menyerap aspirasi masyarakat dengan baik, serta bekerja secara tenang namun nyata di lapangan,” kata Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan dalam keterangan tertulis.

Survei ini dilakukan pada 19–26 Mei 2025 dengan melibatkan 1.280 responden dari seluruh wilayah Jakarta. Responden dipilih menggunakan metode stratified random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,78%.

Secara rinci, kepuasan publik terhadap kemampuan menyerap aspirasi mencapai 78,1%, sementara 76,4% menyatakan puas terhadap komitmen mewujudkan janji kampanye dan penetapan kebijakan yang kontekstual. Meski demikian, aspek transparansi anggaran masih menjadi catatan dengan tingkat kepuasan sebesar 67,89%.

Survei juga menguji sejauh mana masyarakat mengetahui (kognisi) dan menilai (kepuasan) terhadap 40 program Quick Wins yang digagas Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, sejumlah program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, dan integrasi transportasi Jabodetabek tercatat memiliki tingkat kognisi dan kepuasan tinggi.

Namun, masih ada beberapa program yang belum dikenal luas atau belum sepenuhnya dirasakan dampaknya, seperti Jakarta Collaboration Fund, pengembangan mixed-used development, dan rencana pembangunan RSUD Internasional Cakung, yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim mengapresiasi tingginya hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Pramono, selama 100 hari masa pemerintahannya.

Chico Hakim, sapaan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, mengatakan semua hasil survei dari berbagai lembaga tentu akan menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, waktu tiga setengah bulan belum cukup untuk menyelesaikan seluruh permasalahan Jakarta.