Pemprov DKI Akui Komunikasi Publik Efektif Gaungkan Program “City 4.0”
Tangkapan layar YouTube, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhammad Abas/Iconomic
Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam perkembangannya juga menggunakan strategi branding dalam tahapan evolusinya. Dari tahapan evolusi itu, Pemprov DKI berharap paling tidak sedang menuju kota yang dinamakan sebagai “City 4.0”.
Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhammad Abas, dalam tahapan “City 4.0” pemerintah merupakan kolaborator dan warga sebagai co-creator. Hubungan keduanya adalah kolaborasi sehingga berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya.
“Kalau di tahapan “City 1.0” pemerintah sebagai administrator, warga sebagai penghuni. Kalau di “City 2.0” pemerintah penyedia jasa, warga konsumen, sementara di “City 3.0” pemerintah sebagai fasilitator, warga sebagai partisipan dan rupanya tidak cukup sekadar itu,” kata Abas dalam acara yang digelar The Iconomics, Kamis (22/4).
Pada tahapan”City 4.0” ini, kata Abas, masyarakat juga butuh kolaborasi untuk membangun kotanya dan membangun tempat tinggalnya. Kolaborasi ini di masa dulu dikenal sebagai gotong royong. Di DKI Jakarta, kata Abas, kolaborasi ini terjemahkan menjadi merek yang dinamai Jakarta a City of Collaboration.
Di samping nama, kata Abas, ada logo berbentuk plus yang melambangkan pertumbuhan atau eskpansi melalui kolaborasi untuk hasil yang positif. Lambang plus itu juga menandakan DKI Jakarta terdiri atas 5 kota admonistrasi dan ditambah Kabupaten Administras Kepulauan Seribu.
“Plus juga diartikan sebagai sebuah persimpanga, titik temu yang mempertemukan ide, budaya dan berbagai impian,” ujar Abas.
Secara komunikasi, kata Abas, bahwa lewat logo ini Pemprov DKI juga membukakan kanal saluran informasi antara pemerintah-warga dan warga-pemerintah melalui forum Jakarta Development Collaboration Network (JDCN). Salah satu kolaborasi yang sudah terlaksana lewat forum JDCN di masa pandemi ini adalah ada masyarakat tertentu yang ingin menyalurkan bantuan atau berkontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak Covid-19.
Di samping logo Jakarta a City of Collaboration, menurut Abas, Pemprov DKI juga mem-branding program kewirausahaannya lewat “JakPreneur”. Ini merupakan program kewirausahaan yang menunjukkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Logo dari merek program tersebut berbentuk elemen bunga dengan pusat logo yang menyerupai tanda “aktivasi” diletakkan sebagai awal dari simbol perkembangan usaha dan kemitraan.
“Karena kolaborasi tadi, maka target peserta program ini sudah menembus 224 ribu hingga akhir 2020. Lewat kerja sama atau bergotong-royong semua bisa dilakukan,” kata Abas.
Berikutnya, kata Abas, program transportasi DKI Jakarta “JakLingko”. Nama “Lingko” diambil dari bahasa Manggarai yang berarti perairan persawahan. Yang ingin ditunjukkan dari penamaan ini adalah bahwa transportasi di DKI Jakarta itu terintegrasi.
Selanjutnya, kata Abas, program “JakOne” yang merupakan produk dari Bank DKI dan merupakan salah satu badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Program ini terkait dengan transaksi pembayaran dengan cara non-tunai.
Program “JakOne” ini, kata Abas, tidak sekadar soal pembayaran non-tunai melainkan semua transaksi-transaksi tersebut terekam secara digital. Berdasarkan jejak digital itu pula memudahkan para penegak hukum untuk memeriksa keuangan DKI Jakarta setiap tahun.
“Inilah pengalaman kami dalam mendesain sebuah program dan tidak akan ada artinya kalau tidak ada komunikasi publik yang efektif,” kata Abas.
