Anggota Komisi IX Dukung Rencana Pencabutan PPKM dan PSBB karena 2 Hal Ini, Apa Saja?

Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari mendukung rencana pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada akhir Desember 2022. Disebutkan ada 2 hal yang menjadi pertimbangan di mana penerapan PPKM di Indonesia harus diakhiri.

Hal pertama, kata Lucy, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia telah berangsur-angsur melandai sehingga tidak lagi menggambarkan dalam situasi darurat. Hal kedua, pencabutan PPKM dinilai akan membuka kembali gairah perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena pandemi dan membuka potensi peningkatan investor asing.

Berdasarkan kedua hal itu, kata Lucy, pihaknya mendorong pemerintah untuk berani menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia telah terbebas dari Covid-19. “Presiden (Joko Widodo) harus berani menyatakan. Dua hal itu diperlukan agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023,” kata Lucy dalam keterangan resminya, Rabu (21/12).

Dengan pencabutan PPKM, kata Lucy, diharapkan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Apalagi tahun depan ada ancaman resesi ekonomi global yang dikhawatirkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Harapannya Indonesia dapat terbebas dari dampak resesi yang diperkirakan terjadi tahun 2023. Indonesia setidaknya dapat terhindar dari situasi ekonomi yang tidak menentu itu,” ujar Lucy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana menerbitkan keputusan presiden (Keppres) yang berkaitan dengan menghentikan pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat. Pemerintah masih menunggu hasil kajian akhir yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

“Minggu ini seharusnya kajian dan kalkulasi sudah sampai ke saya, sehingga saya bisa siapkan nanti keputusan presiden mengenai pemberhentian PSSB dan PPKM. Kita harapkan segera saya dapatkan dalam minggu-minggu ini,” kata Jokowi.